JAKARTA, METRO–Anggota DPD RI Fahira Idris berharap ada institusi pendidikan terutama kampus, lembaga think tanks, maupun civil society organization yang mampu memfasilitasi untuk menggelar debat antar capres/cawapres di luar KPU. Hal tersebut untuk membahas isu-isu krusial yang belum terungkap.
Fahira menilai alasan banyak isu krusial yang belum terungkap adalah keterbatasan waktu dan banyaknya sub tema yang dibahas. Selain itu, format debat juga masih sangat kaku, sehingga menutup kesempatan paslon untuk mengeksplorasi gagasannya.
“Dari tiga debat yang sudah gelar KPU, isu-isu krusial dan persoalan sehari-hari rakyat yang seharusnya jadi pangkal perdebatan belum terungkap. Oleh karena itu, publik memerlukan panggung debat tambahan agar gagasan semua paslon terkait isu-isu penting yang belum disinggung dalam debat KPU bisa diadu kembali dan dinilai mana yang terbaik oleh masyarakat luas,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Senin (8/1).
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini mencontohkan debat capres yang digelar Minggu (7/1) kemarin tidak menyinggung sikap, pandangan, dan solusi para capres terhadap isu pengungsi Rohingnya. Padahal debat semalam bertemakan ‘Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik’.
Fahira melanjutkan pengungsi Rohingnya semakin banyak mendarat di sejumlah wilayah di Aceh dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal tersebut selain menjadi isu paling mutakhir, jika dicermati pemberitaan di melalui media massa, para capres sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda soal isu tersebut. Sehingga sudah idealnya dibahas dalam debat.
Ia menambahkan, isu penting lain yang cukup mendesak tetapi tidak dibahas adalah soal pertahanan dan keamanan siber di Indonesia yang masih lemah. Kondisi tersebut membuat Indonesia sering kali berhadapan dengan kasus kebocoran data pribadi. Solusi soal saat ini banyaknya masyarakat yang terjerat kejahatan siber juga belum didengar publik.
Ia menilai isu lainnya juga masih banyak yang menggantung dan tidak dibahas. Seperti soal strategi masing-masing kandidat untuk mengembangkan ekonomi syariah yang sempat ramai saat sesi tanya jawab kandidat pada debat kedua antar cawapres.
Ia menilai panggung debat di luar KPU, bisa mengangkat khusus tema ini mulai dari strategi penguatan pada halal value chain, keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, dan ekonomi digital yang melayani produk syariah. Dengan begitu publik paham mana kandidat yang paham dan memiliki gagasan terbaik soal ekonomi syariah yang potensinya bagi Indonesia sangat besar.
“Lima kali debat yang digelar KPU, dengan sub tema yang sangat banyak, waktu yang sangat terbatas dan format debat yang masih belum mengalir, tidak akan cukup mengupas gagasan ketiga paslon. Padahal, sebelum memilih, publik butuh lebih banyak forum perdebatan agar bisa membandingkan paslon mana yang mereka pilih. Semoga ada lembaga atau organisasi yang menggelar debat pilpres tambahan dengan tema yang lebih spesifik,” pungkasnya. (*/rom)
