SUDIRMAN, METRO – Hingga kini, Mal Pelayanan Publik (MPP) Padang yang ada di Pasar Raya masih sepi peminat. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota padang, Rudy Rinaldy mengatakan, saat ini masyarakat sudah mulai ramai melakukan pelayanan secara online. Sehingga yang datang mengurus izin secara manual mulai berkurang.
“Sekarang kan masyarakat lebih cenderung memanfaatkan pelayanan secara online. Jadi yang memanfaatkan pelayanan secara online sudah mulai berkurang,” sebut Rudy, Senin (11/2).
Di sisi lain terang Rudy, masih sepinya MPP disebabkan karena baru berumur satu bulan. Sehingga keberadaanya belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat.
Dikatakan Rudy, saat ini sekitar 60 izin dikeluarkan dari MPP Padang. Sementara jumlah pelayanan yang dilayani disana mencapai 120 macam. Ke depan, pihaknya terus berupaya mengembangkan jumlah layanan. Seperti pembuatan rekening bank dan lainnya. Saat ini untuk pengurusan IMB dan PBJS sudah bisa dilayani di MPP.
MPP menurut Rudy, diadakan untuk memudahkan masyarakat mengurus banyak perizinan di satu tempat, sehingga lebih memudahkan berurusan satu pintu. Pembenahan lokasi juga akan dilakukan terang Rudy.
Dalam tahun ini, Pemko melalui Dinas Perdagangan akan membangun lift khusus dari lantai 1 menuju lantai 4. Sehingga masyarakat tak perlu menaiki anak tangga untuk bisa sampai ke MPP.
Kemudian ungkap Rudy, rencana pembangunan gedung MPP yang representatif juga sudah mulai dimasukan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Ia menargetkan pada 2024 nanti, gedung MPP yang lebih representatif akan dilakukan. Lokasinya yakni di pusat kota, yakni sekitar Jalan Sawahan.
“Kalau tanah Pemko tak ada di sawahan, kita akan beli tanah di sana. Pokoknya gedung MPP harus di pusat kota, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” terangnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penyelenggaraan layanan publik di MPP Padang, Jumat (8/2). Sidak ini dilakukan guna memastikan, apakah MPP sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan publik.
Dari sidak tersebut, Ombudsman menemukan belum ada biaya atau tarif, jangka waktu penyelesaian, persyaratan dan mekanisme/prosedur. Dengan kondisi seperti itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan bahwa pihaknya memberi nilai rapor MPP Padang masih merah. Merah karena kualifikasi pemenuhan standar pelayanan belum lengkap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Standar itu adalah poin penting guna melihat ada atau tidaknya kepastian layanan. Pasti waktu, tarif, syarat dan prosedur. Tanpa itu, dapat dipastikan berpotensi maladministrasi,” tegas Adel.
Terpisah, Komisi I DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif meminta Pemko untuk sesegera mungkin melengkapi segala kekurangan yang ada di MPP Padang. Hal ini perlu dilakukan Pemko, supaya pelayanan yang diberikan bisa maksimal dan tidak ada ditemui keluhan dari masyarakat.
Zulhardi menambahkan, jika Pemko tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, maka tutup saja MPP tersebut dan kembalikan pelayanan ke berbagai instansi-instansi yang telah ada sebelumnya. (tin)
