PDG. PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kembali terima piagam penghargaan Innovative Government Award ( IGA) tahun 2023 dari Kementrian Dalam Negeri. Piagam tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati Padangpariaman Suhatri Bur. Artinya, untuk tahun 2023 ini Pemkab Padangpariaman kembali raih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai Kabupaten terinovatif pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.
“Harapan kami di kemendagri, inovasi jangan hanya untuk mendapatkan award, tetapi inovasi untuk membuat suatu system yang baik, kalau sistemnya sudah baik, siapapun yang mengawakinya, system tersebut akan terus berjalan dan berkelanjutan, tidak tergantung sosok atau figur kepala daerah, karena kesuksesan dalam sebuah inovasi adalah membangun system,” ujar Tito Karnavian.
Tito menyebutkan bahwa Kemendagri selalu mendorong daerah untuk terus berinovasi, supaya daerah selalu adaptif dengan segala perubahan, memanfaatkan kemajuan dan kemudahan yang ada, serta inovasi itu tidak melulu tentang tekhnologi, tetapi hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan transparansi pemerintah.
Sementara Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan daerahnya menjadi 10 Kabupaten terinovatif dalam ajang penganugerahan Innovative Government Award tahun 2023.
Dia mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah apresiasi terhadap kerja keras seluruh OPD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dalam menjalankan roda pemerintahabn, pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Semoga dengan diterimanya penghargaan IGA ini, menunjukan Kabupaten Padangpariaman sebagai salah satu Kabupaten yang terinovatif, yang layak bersanding dengan daerah lain lainya di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus berbuat dengan inovasi-inovasi lainya,” ujarnya.
Penghargaan IGA 2023, diserahkan pada 95 Pemerintah Daerah yang terbagi dalam 11 kategori. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Terdapat empat tahapan yang harus dilalui dalam penilaian tersebut, yakni tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, dan terkahir validasi lapangan.(efa)
