Peserta Pemilu Dilarang Kampanye di Lapas, 5.840 Napi di Sumbar jadi Pemilih

PADANG, METRO–Kantor Wilayah (Kanwil) Kemen­terian Hukum dan HAM Sumbar menegaskan la­­rangan ke­gia­tan kam­pa­nye di Lem­ba­ga Pema­sya­ra­katan (La­pas) atau Ru­mah Tahanan Ne­gara (Ru­tan)­ yang ada di seluruh wila­yah Sumbar. Se­mua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dilarang melakukan kegiatan kampanye di Lapas karena merupakan fasilitas pemerintah.

“Saya sudah instruksikan kepada seluruh pimpinan Lapas atau Rutan yang ada di Sumbar bahwa kegiatan kampanye dilarang di dalam Lapas atau Rutan,” tegas Kepala Kanwil Kemenkumham Haris Sukamto, Senin (12/12).

Dia menjelaskan, Kemenkumham Sumbar sebagai instansi yang me­naungi seluruh penjara di provinsi setempat harus mampu menjaga netralitas.

Untuk diketahui jumlah penjara yang ada di daerah Sumbar sebanyak 23 unit, terdiri dari 15 Lapas dan delapan Rumah Tahanan Negara. Jumlah total warga binaan mencapai 5.000 orang.

“Lapas atau Rutan adalah instansi yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh karenanya kita wajib bersifat netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” jelasnya.

Haris mengatakan pihak Kanwil Kemenkumham me­la­lui Divisi Pema­sya­ra­katan akan terus melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap Lapas atau Rutan yang ada. “Kami ting­katkan pengawasan agar tidak ada oknum-oknum yang melanggar peraturan dan ketentuan di masa Pe­milu 2024, ma­sya­­ra­kat juga bisa ikut mengawasi,” katanya.

“Lapas atau Rutan me­ru­pakan salah satu fasilitas ne­gara yang tidak di­per­bo­lehkan sebagai tem­pat untuk melaksanakan kegiatan kampanye partai politik peserta pemilu,” teas Haris.

Larangan mengguna­kan fasilitas negara untuk ke­giatan kampanye diatur da­lam Peraturan KPU nomor 01 tahun 2013 tentang pe­doman pelaksanaan kam­­panye pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menurutnya, dalam pe­ra­turan KPU tersebut pada pasal 32 diterangkan dengan cukup jelas larangan berkampanye menggu­na­kan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pen­didikan, serta larangan lain­nya yang dicantumkan da­lam peraturan tersebut.

Selain itu, Haris menjelaskan ketentuan bagi para ASN telah diatur da­lam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021, khu­susnya dalam pasal 3 sampai pasal 5.

Menurutnya, para ok­num ASN yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin mulai dari kategori ringan hingga dengan berat.