Oleh: Reviandi
Akhirnya, keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan semakin terlihat. Bahkan, sekarang para petinggi partai berlambang banteng itu sudah terang-terangan melancarkan serangan melalui kritik-kritik pedas kepada Jokowi dan pemerintahan. Meski sampai sekarang, PDIP masih menjadi partai terbesar pendukung pemerintah.
Yang terbaru datang dari Calon Presiden (Capres) usungan PDIP Ganjar Pranowo yang mengeluarkan statemen tak disangka-sangka. Ganjar memberi nilai jeblok buat penegakan hukum di masa Jokowi. Hal yang selama ini mungkin tak pernah terbersit di benak Ganjar dan kader PDIP lainnya untuk melancarkan kritik pedas terhadap simbol ‘wong cilik’ partai itu.
Meski Ganjar mengalas dengan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres, tetap saja itu serangan kepada kawan, atau mantan kawan alias lawan. Putusan MK yang dinilai membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil Presiden mendampingi Capres Prabowo Subianto.
Ganjar, Capres nomor urut 3 bahkan memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 terkait penegakan hukum era Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyatakan itu saat menjawab dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Penegakan hukum di Indonesia, kata Ganjar, menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. “Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting,” ungkapnya.
Jebloknya penegakan hukum tersebut membuat lebih dirinya memakai baju berwarna hitam ketimbang hitam putih. “Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” ujar Ganjar yang sebelumnya mengklaim paling didukung Jokowi dalam mengarungi Pilpres 2024.
Lain Ganjar, lain pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi pelaksanaanPilpres 2024, mulai dari adanya tekanan kekuasaan hingga jebakan politik. Dia mengklaim pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Tekanan itu seperti yang dialami oleh kader partainya, Adian Napitupulu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dan pegiat media sosial Ulin Ni’am Yusron.
Meski begitu, dia tak menjelaskan secara rinci jenis tekanan yang didapatkan. “Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada,” kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto menegaskan sederet tekanan itu tidak akan melonggarkan semangat juang Tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres mendatang. Terlebih, masyarakat juga banyak memberikan dukungan.
Bahkan, PDIP sampai mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik (EV) Jokowi. Mereka meminta Jokowi juga memikirkan sektor ekonomi kerakyatan lain. Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.
Sihar menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi.”Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujarnya.
PDIP berharap kebijakan pemerintah di 2024 mendatang fokus untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah. Selain itu, Sihar ingin Jokowi melakukan upaya mitigasi transmisi inflasi global ke domestik.
Artinya, para petinggi PDIP sudah terang-terangan mengkritisi atau menyerang pemerintahan Jokowi.Bahkan, sudah ada ‘kesimpulan’ pernyataan dari ketua DPP PDIP yang juga anak Ketum PDIP Megawati Soekarno Putr, yaitu Puan Maharani soal kawan menjadi lawan.
Pakar Politik dan Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan perang terbuka PDIP dan Jokowi sudah terjadi. Menurut Ujang, PDIP sudah tidak menghitung keberadaan Presiden Jokowi pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 mendatang dan menganggap orang nomor satu di Indonesia itu sudah menjadi lawan politik. “Mereka sudah perang terbuka, sudah kelihatan perangnya. Mudah-mudahnya Pemilu tetap aman dan menyejukan,” katanya.
Ujang menyebut salah satu faktor tidak akurnya PDIP dan Presiden Jokowi adalah pidato Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengingatkan kader dan relawan Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud agar tak takut dengan lawan meski dulu satu kubu. “Jangan takut lawan. Siapa pun lawannya walaupun dulu pernah saudara kita,” kata Puan ketika menyampaikan orasi dalam Deklarasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Jawa Tengah di Gelanggang Olah Raga Jatidiri
Sayang, hal itu tak membuat PDIP dan Ganjar-Mahfud jadi lebih baik mengadapi kontestasi politik ini. Hal-hal yang mereka perbuat seperti menghancurkan waktu 10 tahun bersama Jokowi dengan program-program yang selalu mereka agung-agungkan. Selalu berdiri di belakang Jokowi, meski program itu tidak popular di kalangan masyarakat.
Tak heran, peneliti dan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali atau yang akrab disapa Denny JA, menilai turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam beberapa survei terakhir menunjukkan para pendukungnya yang merupakan loyalis dari Jokowi telah pindah ke pasangan lain.
Hal ini tak lepas dari keputusan kubu pendukung Ganjar Pranowo yang mulai mengkritik pemerintahan Jokowi, khususnya setelah keputusan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
“Jangan dilupakan, pendukung Jokowi adalah sumber dari sebagian besar pendukung Ganjar. Ketika kubu Ganjar mengkritik Jokowi yang terjadi adalah pendukung Jokowi itu pergi dari Ganjar,” kata Denny JA dikutip dalam keterangan video Ekspresi Data Denny JA yang dirilis Jumat (17/11/2023).
Waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres masih sekitar 3 bulan kurang lagi. Jika ‘perang’ terbuka ini terus berlangsung, pastinya akan membuat panas suasana politik Indonesia. Seharusnya, mereka yang awalnya berada di satu kubu ini tidak terlalu mengumbar kekecewaan, kesedihan dan kebimbangan serta ketakutan mereka ke publik. Agar Indonesia bisa lebih baik lagi, karena baru saja keluar dari krisis akibat pandemic Covid-19.
Perpecahan Jokowi dan PDIP sepertinya tak terelakkan dan sudah ‘bagalanggang mato urang banyak.’ Jokowi sendiri baru pulang dari kunjungan luar negerinya ke Arab Saudi dan Amerika Serikat. Belum ada komentar resmi dari Jokowi terkait serangan dari PDIP ini.
Kita minta sajalah mereka mendengar kembali apa yang pernah disampaikan Presiden pertama Indonesia Soekarno. “Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itulah Kapal Persatuan adanya.” Saat mencapai kemerdekaan diperlukan persatuan, jangan pula mengisinya dengan perpecahan. (Wartawan Utama)
