ADINEGORO, METRO – Data Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyebutkan, sebanyak 50 persen, pemerintah kabupaten kota belum melakukan verifikasi data masyarakat miskin di daerahnya. Padahal data hasil verifikasi tersebut sangat penting, sebagai pedoman untuk penyaluran berbagai program bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilaksanakan Kemensos RI
Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Humas Kemensos RI, Akifah Elansary, saat berkunjung dan bersilaturahmi ke Kantor Padang Ekspres Group, Jumat (8/2) di Gedung Graha Pena Padang. Lambannya pemerintah daerah melakukan verifikasi data, menurut Akifah, disebabkan karena ketiadaan biaya.
“Kondisi ini terjadi karena tidak disediakannya alokasi APBD untuk verifikasi data tersebut. Kebanyakan pemerintah daerah kabupaten kota, tidak didukung oleh APBD-nya untuk melakukan verifikasi data,” terangnya.
Kondisi ini menurutnya, termasuk juga terdapat di beberapa kabupaten kota di Sumbar. Namun, Akifah tidak merinci daerah mana saja di Sumbar yang belum melakukan verifikasi data. Selain karena faktor biaya, pemerintah kabupaten kota yang tidak melakukan verifikasi data, juga disebabkan karena masih ada pemerintah kabupaten kota yang belum mengetahui program dan kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan Kemensos RI.
“Ini juga menjadi permasalahan dan kelemahan kami yang minim melakukan sosialisasi ke daerah-daerah,” tambahnya lagi.
Melalui pertemuan dengan management Padang Ekspres Group ini, Akifah berharap terjalinnya kerja sama untuk menyosialisasikan seluruh program dana bantuan sosial yang dilaksanakan Kemensos. Melalui kerja sama nanti, diharapkan, informasi program dan kegiatan Kemensos dapat sampai ke tengah masyarakat.
Diakui Akifah, dengan kondisi banyaknya pemerintah kabupaten kota yang belum melakukan verifikasi data ini, bisa berdampak bupati dan wali kotanya, akan didesak dan dituntut oleh masyarakatnya sendiri, yang sangat membutuhkan bantuan.
“Tidak ada sanksi dari kita bagi kabupaten kota yang tidak melakukan verifikasi data. Tetapi bupati dan wali kota akan dituntut oleh masyarakatnya sendiri. Programnya ada, tapi masyarakat tidak bisa menerima bantuan, karena pemerintah kabupaten kotanya tidak memenuhi verifikasi data. Ini sangat disayangkan,” ungkap Akifah.
Padahal, menurut Akifah, begitu banyak program bantuan sosial (bansos) peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang dilaksanakan Kemensos, untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namun, program tersebut, butuh data penerima bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
Akifah menyebutkan, program unggulan bansos yang dilaksanakan Kemensos RI meliputi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Lanjut Usia, Bansos Disabilitas, Beras Sejahtera (Rastra) dan kelompok Usaha Bersama (KUBE). Khusus tahun 2019 ini, untuk bantuan Rastra ini ditiadakan dan dilanjutkan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Khusus PKH sebutnya, tahun 2019 ini, bantuan tetap setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ada dua yang disalurkan. Yakni bantuan reguler, sebesar Rp550.000/keluarga/tahun dan PKH Akses, sebesar Rp1 juta/keluarga/tahun. “Bantuan tetap setiap keluarga ini diberikan hanya kepada tahap pertama,” terangnya.
Kemudian kata Akifah, juga ada bantuan komponen setiap jiwa, yang diberikan maksimal empat orang dalam satu keluarga. Meliputi, bantuan ibu hamil sebesar Rp2.400.000, anak usia dini sebesar Rp2.400.000, SD (Rp900.000), SMA (Rp2.000.000), disabilitas berat (Rp2.400.000) dan lanjut usia ((Rp2.400.000).
Khusus Provinsi Sumbar ungkapnya, berdasarkan rekap data Kemensos RI, penyaluran bantuan tahap pertama, hingga 4 Februari tahun 2019, berjumlah Rp265.636.900.000, dengan jumlah KPM mencapai 185.960 PKM. Tidak dipungkirinya, melalui data tersebut, Sumbar termasuk daerah yang cukup banyak menerima PKH dibandingkan daerah lainnya. (fan)
