JAKARTA, METRO–Jagad maya diramaikan oleh ajakan untuk memboikot produk pro Israel. Ajakan tersebut lahir lantaran invasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza.
Terkait itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, pihaknya tentu mendukung upaya perdamaian, aksi kemanusiaan, dan tidak membenarkan aksi penjajahan yang dilakukan oleh Israel di Palestina.
“Pada prinsipnya, kita pelaku usaha, masyarakat, akademisi, siapapun juga pasti mengharapkan yang namanya perdamaian, keamanan, kestabilan, dan hal-hal yang memang menjadi sifat hakiki,” kata Roy Nicholas Mandey dalam konferensi pers di Epicentrum Walk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).
Namun, dari sisi pemboikotan produk-produk yang terafiliasi Israel, pihaknya mengingatkan soal hak konsumen yang perlu diperhatikan. Selain itu juga mengingatkan soal dampaknya terhadap angka konsumsi rumah tangga dan perekonomian RI.
”Memilih, membeli, dan mengonsumsi itu adalah hak konsumen, hak masyarakat. Dan untuk itu perlu dilindungi hak itu, perlu dijaga marwahnya karena konsumen ketika berbelanja, ketika mereka konsumsi maka berkontribusi juga bagi ekonomi,” imbuhnya.
Terlebih, kata Roy, konsumsi rumah tangga RI tercatat tinggi mencapai 51,8 persen. Seruan boikot produk pro Israel bisa jadi menyebabkan turunnya konsumsi rumah tangga hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Oleh karena itu, sektor ritel modern pun mendukung akan upaya konkret pemerintah dalam misi perdamaian bilateral. Sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap sentimen negatif dalam bentuk pemboikotan penjualan produk.
”Aprindo juga berharap agar pemerintah dapat memastikan konsumen mendapatkan
kebutuhannya. Hal tersebut sebagai bagian dari peran negara hadir mengedepankan kepentingan dan kebutuhan sehari hari dari rakyat nya,” ujarnya.
Lebih jauh, Aprinso berharap agar pemerintah terus hadir dan bersama pelaku Usaha, untuk menjaga kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Sehingga pelaku usaha tidak terpuruk dan mengakibatkan perlambatan produktivitas hingga masalah baru lainnya.
”Seperti kandasnya investasi, keguncangan ketenagakerjaan seperti pengurangan hingga pemutusan hubungan kerja, dan hal lain yang membuat kita mundur di saat kita punya slogan dan semangat, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (jpc)
