AIAPACAH, METRO – Bappeda Kota Padang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memperoleh masukan dan saran penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD dimaksud.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah di Ruang Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Jumat (8/2). Acara tersebut dihadiri oleh unsur DPRD, Inspektur, para Asisten, kepala OPD, Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Padang. Kemudian, juga ada dari akademisi, pimpinan organisasi profesi, LSM, ninik mamak, bundo kanduang dan unsur pers. Turut mendampingi Wali Kota, Pj Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul.
“Hari ini dilakukan konsultasi publik terhadap dokumen rancangan awal RKPD Tahun 2020 yang sudah disusun tersebut untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, sesuai dengan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,” jelasnya.
“Untuk itu, forum ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Padang, sehingga nantinya program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kota Padang Tahun 2020 mampu menjawab tantangan tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan, rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. “Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi meminta agar Pemko dapat lebih fokus dalam menyusun rencana kerja dan memprioritaskan kegiatan yang memiliki multiplier effect. Muhidi juga memberikan perhatian kepada pengelolaan dana kelurahan yang diharapkan dapat dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami prosedur pengelolaannya.
Hal tersebut didukung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra yang mengatakan bahwa kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemko karena dapat menarik partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembangunan. (tin)
