Diserahkan Wapres KH Ma’ruf Amin, Sumbar Raih Anugerah Daerah Ramah Layanan Investasi 2023

PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Su­matra Barat (Pemprov Sum­bar) kembali menunjukan pres­tasinya di tingkat nasional. Kali ini Pemprov Sumbar dianu­gerahi sebagai daerah ramah layanan investasi 2023.

Penghargaan tersebut di­be­rikan Kementerian Inves­tasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas kinerja Pemprov Sumbar dalam memberikan layanan investasi.

Plakat penghargaan diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wap­res RI) K.H. Ma’ruf Amin diterima Kepala Dinas Pe­na­naman Modal-Pelaya­nan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar, Adib Alfikri di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/11).

Anugrah Layanan In­ves­tasi 2023 (ALI 2023) berupa penilaian atas ki­nerja DPMPTSP di provinsi/kabupaten/kota. Selain itu percepatan pelaksanaan berusaha, dengan nilai kategori sangat baik.

“Alhamdulillah, kita men­jadi daerah ramah da­lam layanan investasi. Ka­rena kita berupaya mem­berikan pelayanan inves­tasi dengan baik,”sebut Mahyel­di, Kamis (9/11) di Padang.

Menurutnya, Sumbar yang merupakan daerah yang terbuka terhadap inves­tasi, sudah sehar­us­nya DPM-PTSP melakukan inovasi atau perbaikan la­ya­nan atau proses peri­zinan, sehingga investor merasa nyaman dan yakin untuk mena­nam­kan modal ke Sumbar.

Dia menilai bila dengan proses yang lebih memu­dahkan, maka akan mem­berikan dampak kepada dunia investasi di Sumbar, sehingga terwujudlah per­cepatan dan kemudahan bagi dunia usaha untuk bergerak.

Mahyeldi menyatakan dengan adanya investasi yang masuk tentu akan berdampak positif untuk laju pertumbuhan ekonomi Sumbar bahkan nasional. “Nah, hal itu yang menjadi harapan pihaknya saat ini. Sehingga kita harus benahi perizinan, tidak boleh lam­bat, tidak boleh memper­lambat dan jangan meng­hambat. Untuk sesuatu yang baik harus disege­rakan,” tegasnya.

Mahyeldi menegaskan de­ngan adanya proses yang cepat, maka investor akan mudah masuk ke Sum­bar, tanpa ada rasa kekha­watiran. Melalui penyeder­ha­naan tata kelola perizi­nan dengan tetap mem­per­­hatikan aturan yang ada.

“Hal yang terpenting, investasi tersebut harus berdampak untuk kesejah­teraan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan,” sebutnya.

Kepala DPM-PTSP Sum­bar, Adib Alfikri mengatakan penghargaan yang dite­rima merupakan kerja ke­ras semua pihak selama ini dalam memberikan laya­nan investasi.

Diakuinya, masih ada beberapa yang perlu dibe­nahi dalam pelayanan in­ves­tasi. Untuk itu ke depan secara perlahan akan dibe­nahi. “Dari segi sarana dan prasarana kita masih jauh ketinggalan dari Provinsi lain, namun untuk sumber daya manusia kita masih di perhitungkan”, ucap Adib.

Ditambahkan Adib,  ta­hapan penilaian Anugerah Layanan Investasi 2023 ini dilaksanakan Kementerian Investasi / BKPM RI mulai Mei 2023. Dengan tahapan awal verifikasi dan verifi­kasi lapangan oleh pihak ketiga/lembaga independent. Kemudian, paparan/presentasi Kepala DP­MP­TSP dan uji petik yang dila­kukan oleh Kementrian Investasi/BKPM RI.

Realisasi Investasi Triwulan III

Adib juga mengung­kap­kan data reallisasi in­ves­tasi di Sumbar hingga triwulan III tahun 2023. Di mana dari target investasi sebesar Rp8 triliun tahun 2023, untuk Non UMK, rea­lisasi sampai tri­wulan III mencapai Rp4.404. 600.000.000.

Sedangkan dari target RPJMD tahun 2023 sebesar Rp5.62 triliun, total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UMK sudah mencapai Rp7. 211.273.480.000.

Kemudahan Investasi di Sumbar Diakui Investor

Kemudahan berinves­tasi di Sumbar memang sudah diakui kalangan investor yang telah berinves­tasi di daerah ini. Salah satu pengakuan tersebut da­tang dari Commissioner of The Balcone Suites and Resort, Nadhira Daswarlyn.

Nadhira mengaku men­dapatkan banyak kemu­dahan selama proses pe­ngu­rusan administrasi peri­zinan. Menurutnya itu ba­gus untuk menjaga iklim in­vestasi agar tetap ber­tumbuh.

“Saya meyakini, dalam waktu dekat pembangunan di Sumbar akan tumbuh pesat. Salah satunya kare­na disebabkan oleh iklim investasi yang sejuk dan birokrasinya yang me­nga­yomi,” ungkap Nadhira.

Instrumen Vital Investasi Bagi Perekonomian

Pada kesempatan itu, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, inves­tasi menjadi instrumen vital bagi perekonomian Indonesia, terlebih di tengah dinamika global yang kian menantang.

Keberadaannya tidak hanya menopang pemba­ngunan berkelanjutan di negara ini, tetapi juga mem­berikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki. Mening­kat­kan daya saing bangsa, serta menciptakan keadi­lan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi investasi.

“Pertama, saat ini pe­ningkatan realisasi inves­tasi menjadi salah satu tema utama dalam refor­masi birokrasi. Untuk itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus semakin fokus dalam melakukan perbaikan iklim investasi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan reformasi birok­rasi,” tegasnya.

Menurutnya, aspek uta­ma tata kelola yang harus terus diperkuat mencakup perencanaan dan peng­anggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta inovasi dan pengawasan.

Sementara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Laha­dalia melaporkan, realisasi investasi yang telah dica­pai hingga September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau 75,2 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden.

Proporsi nilai realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar diban­dingkan di Pulau Jawa, yaitu sebesar 51,8 persen. Diha­rapkan hal ini akan memicu keseimbangan dis­tribusi perekonomian di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. (AD.ADPSB)