PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menghadiri acara Rakernas PBJ tahun 2023. Kegiatan tersebut langsung di hadiri Menteri koperasi dan UMKM Repoblik Indonesia dan Menteri Perhubungan serta kepala LKPP Gubernur se Indonesia. “Kita Pemkab Padangpariaman sangat apresiasi kegiatan yang dibuka Mentri Koperasi dan UMKM Repoblik Indonesia. Apalagi kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia , karena berguna untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM menuju Padangpariaman berjaya,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin.
Apalagi katanya, saat itu Menteri Teten juga mengungkapkan bahwa Kemenkopukm juga akan terus berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus pada pemberdayaan UMKM. “Kita Pemkab Padangpariaman lagi berusaha juga sekuat tenaga dalam pengembangan UMKM,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (MenKopUKM RI), Teten Masduki mengapresiasi Tren Positif yang ditorehkan pada kinerja transaksi pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023.
MenKopUKM memuji seluruh pihak terkait, terutama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat pertumbuhan transaksi pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik, yang kian mengalami peningkatan. “Apresiasi yang tinggi kepada LKPP dan seluruh pihak se-Indonesia yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan PBJP untuk pengembangan industri dalam negeri khsusunya UMKM,” kata Teten
Menteri Teten juga mengungkapkan bahwa Kemenkopukm juga akan terus berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus pada pemberdayaan UMKM. “Kami ingin PDN dibeli dan kualitasnya terus ditingkatkan, agar lebih sejalan PBJ dapat dipenuhi oleh UMKM, sehingga KLPD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan konsolidasi pengadaan dan melakukan substitusi produk impor menggunakan produk PDN,” sambungnya.
Saat ini, kinerja PBJP secara nasional berada pada tren positif. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang semakin tepat, bermanfaat dan berdampak pada kemajuan bangsa.
Adapun LKPP mencatat, realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 adalah sebesar 90 persen. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen. Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023). (efa)
