METRO PADANG

Sudah 17 Tahun, 90 Siswa SMAKPA Terima e-KTP

0
×

Sudah 17 Tahun, 90 Siswa SMAKPA Terima e-KTP

Sebarkan artikel ini
PENYERAHAN E-KTP— Wako Hendri Septa didampingi beberapa kepala OPD, Kepala SMAKPA serta Forkopimca, dan Camat Pauh foto bersama dengan siswa yang sudah menerima e-KTP, Senin (5/11).

PAUH, METRO–Sebanyak 90 siswa Sekolah SMK SMAK Padang (SMAKPA) yang sudah berumur 17 tahun mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). E-KTP lang­sung diserahkan Wako Hendri Septa saat menjadi inspektur upacara di sekolah kejuruan itu, Senin (5/11) pagi.

“Ini merupakan program rutin Pemko setiap minggunya, di samping agendanya ber­kantor sehari di setiap keca­matan. Kami juga mengun­jungi SMA baik negeri maupun swas­ta sederajat untuk menye­rah­kan e-KTP langsung kepada siswa siswi yang sudah ber­umur 17 tahun,” kata Wako Hendri Septa.

Hendri menyebut, program ini sudah berjalan selama tiga tahun dan me­rupakan program satu-satunya pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar.

“Anak-anak peserta di­dik semua sudah tepat me­milih SMAK Padang sebagai tempat untuk menimba ilmu, karena tenaga Analis Kimia sangat di butuhkan hingga tingkat nasional. Kami juga melihat potensi-potensi bagi lulusan untuk diterima di perusahaan-perusahaan besar,” ucap wa­ko menyemangati.

Wako yang rela berpanas-panasan demi menyamai seluruh peserta upacara itu, juga berpesan kepada seluruh peserta didik untuk tidak ikut-ikutan trend yang tidak baik, seperti tawuran, mengguna­kan narkoba, dan kegiatan lain yang dapat merusak masa depan generasi mu­da.

“Kita harus punya pen­di­rian, harus punya harga diri, orang yang melakukan tawuran kita tidak ikut-ikutan. Insyaallah saya yakin disini tidak ada yang de­mikian, serta pergaulan bebas yang bertentangan dengan ajaran agama,” ulasnya.

Wako juga menyampaikan ucapan terima kepada kepala sekolah SMAKPA yang dipimpin Nasir, karena telah memfasilitasi untuk bisa bersilaturahmi de­ngan siswa serta majelis guru sembari menyerahkan e-KTP kepada 90 orang siswa yang sudah berumur 17 tahun.

Dengan terjalinnya koor­­­dinasi yang baik antara pemerintah dengan sektor pendidikan ini, dia berharap pemerintah bersama sektor pendidikan dapat mewujudkan masya­rakat Kota Pa­dang yang madani seperti yang telah direncanakan di visi misi Pemerintah Kota Padang.

Sehari Berkantor di Kecamatan Pauh

Program Walikota Pa­dang Hendri Septa “Sehari Berkantor di Kecamatan”, Senin (6/11) dilaksanakan di Kecamatan Pauh,  Wako mengagendakan menyerahkan bantuan usaha kepada masyarakat serta me­lakukan kroscek kepada program-program yang sudah direncanakan.

“Di Kecamatan Pauh, bidang sosial kita menyerahkan bantuan usaha untuk lansia serta masya­rakat penyandang disabilitas,” ucapnya.

Setelah itu, wako juga mengunjungi enam standar minimum pelayanan pemerintah seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial serta bidang pelayanan publik lainnya.

Tidak lupa, di sektor Ling­kungan Hidup Wako Hendri Septa juga akan mengecek masalah persampahan yang ada di Kecamatan Pauh, yang juga timbulan sampahnya cukup tinggi.

“Kita akan menanyakan se­­jauh mana pembentukan Bank Sampah per RW yang su­dah kami perintahkan kepada seluruh camat dan lurah sebelumnya,” jelas wa­ko.

Dengan pembentukan Bank Sampah tersebut, Wako Hendri Septa berhaap dapat mengurangi jumlah penghasilan sampah yang di kirim ke Tempat Pembuangan Akhir di Kelurahan Air Dingin yang belakangan ini berjumlah hingga 600 – 650 ton perhari.

“TPA dalam kondisi kritis, di tahun 2026 nanti itu sudah over kapasitas, jadi kita melakukan upaya untuk pengurangan,” tegasnya.

Dengan Program Sehari berkantor di setiap Kecamatan di Kota Padang ini, Wako Hendri Septa menyebut, dengan adanya program ini Pemerintah Kota Padang dapat melihat langsung kinerja yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

“Alhamdulillah dengan program ini, kita mendapatkan penghargaan pada awal tahun 2023 lalu sebagai salah satu kota terbaik nomor tiga di tingkat Nasional untuk standar pelayanan minimal pemerintah,” katanya.

Dari sana, akhirnya Pemko Padang rutin untuk melakukan kunjungan melihat kondisi ke setiap kecamatan. Karena menurutnya, kebutuhan pelayanan publik di setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. (brm)