PDG. PARIAMAN, METRO–Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang menyatakan reforma agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
“Bahkan hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Bupati Padangpariaman Rahmang, kemarin, usai menghadiri rapat kerja nasional reforma agrarian secara daring yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Bahkan katanya, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat beserta jajaran menteri terkait dan kepala daerah se Indonesia.
Sementara Rahmang didampingi Asisten 1 dan Kadis LH serta pertanahan tata ruang beserta jajaran. Dalam kegiatan tersebut terungkap upaya ini sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, reforma agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.
Kemudian katanya, mempertimbangkan urgensi reforma agraria tersebut, pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan, penyelesaian hambatan, serta tindak lanjut terobosan untuk mengakselerasi capaian melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria dengan tema menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui pelaksanaan reforma agraria yang inklusif dan kolaboratif.
“Reforma agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima reforma agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022,” tambah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target reforma agraria. (efa)
