SIJUNJUNG, METRO–Percepatan pendidikan kesetaraan antar perangkat daerah dan komunitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbudristek menggelar Seminar Nasional Pendidikan Kesetaraan. Kegiatan yang dilaksanakan di Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung Senin (30/10) mengusung tema “Strategi Percepatan Pendidikan Kesetaraan Melalui Kolaborasi Antar Perangkat Daerah dan Komunitas”.
Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki, Widyaprada Ahli Madya Direktorat PMPK, Fauzi Eko Pranyono, Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan PMPK, Rifky, Camat dan Wali Nagari Se-kabupaten Sijunjung serta Para tutor dan tenaga pendidik Se-Kabupaten Sijunjung.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian rencana kegiatan di Kabupaten Sijunjung yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terutama di pendidikan yang diambil dari angka Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki. “Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) salah satu pendidikan non formal yang menjadi satu-satunya cara untuk menjemput masyarakat yang pada saat masa usia sekolah belum sempat untuk menyelesaikan sekolahnya,” jelas Puji.
Kemudian Puji menginformasikan, pada tahun-tahun yang lalu masih banyak masyarakat yang skeptis dengan adanya Pendidikan Kesetaraan seperti Paket C ini. “Namun sekarang lulusan-lulusan Paket C di Kabupaten Sijunjung sudah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan lulus, contohnya di Universitas Andalas. Harapannya agar kita tidak lagi mengesampingkan ijazah kesetaraan ini,” harap Puji. “Strategi kolaborasi antara perangkat daerah dan komunitas di dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sijunjung ini keluarannya agar semua pihak dapat turut aktif mendukung program ini,” tambah Puji.
Fauzi Eko Pranyono selaku narasumber sekaligus perwakilan dari Direktorat PMPK menyampaikan, untuk saat ini di Indonesia sedikit sekali Kabupaten Kota yang fokus dengan pendidikan kesetaraan dikaitkan dengan peningkatan IPM. Sijunjung sendiri saat ini masih berada di peringkat 6 terbawah dari seluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. “Maka dari itu artinya kegiatan seminar dan program strategi kolaborasi antar perangkat daerah dan komunitas pendidikan yang dilaksanakan ini sudah sangat tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk mendongkrak nilai IPM tadi,” ujar Fauzi. “Saat ini pemerintah pusat hanya membantu sampai dengan batas usia 24 tahun penerima program pendidikan kesetaraan ini. Disinilah fungsi dari kegiatan kolaborasi ini untuk menyatukan program pusat dan daerah agar batasan-batasan tadi bisa dilampaui,” jelas Fauzi.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dalam sambutannya menjelaskan untuk di Sijunjung saat ini mendongkrak nilai IPM memang menjadi tugas prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini, karena menyangkut bidang utama yakni pendidikan dan kesehatan.
Sosialisasi yang dilakukan Pemkab saat ini masih menemui beberapa kendala diantaranya ketidakpahaman masyarakat usia diatas 25 tahun tentang perlunya pendidikan kesetaraan yakni mengambil program Paket C ini. “Banyak masyarakat kami yang merasa jika sudah berusia diatas 25 tahun tidak lagi memerlukan ijazah kesetaraan karena tidak akan terpakai katanya. Tentu ini hal yang tidak kami inginkan,” ujar Benny.
“Maka dari itu bersama dengan Kadis Dikbud kami merealisasikan inovasi Program Pembelajaran Sinergisitas Masyarakat (Pom Bensim). Program tersebut dibuat sebagai upaya mengatasi masyarakat putus sekolah di Kabupaten Sijunjung,” jelasnya. (ndo)
