METRO SUMBAR

Pelayanan Publik Utamakan Prinsip Kesetaraan, Transparasi, Akuntabilitas

0
×

Pelayanan Publik Utamakan Prinsip Kesetaraan, Transparasi, Akuntabilitas

Sebarkan artikel ini
IKUTI SOSIALISASI — ASN Pemko Padang Panjang mengikuti kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Senin (30/10).

PDG. PANJANG, METRO–Sebagai salah satu u­paya peningkatan pelayanan publik, Bagian Organisasi Setdako gelar Sosialisasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kegiatan berlangsung di Hall Lantai III Balai Kota, Senin (30/10), dibuka Penjabat (Pj)  Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Dr. Winarno, M.E yang diikuti sekretaris OPD, kasubag umum OPD se-Kota Pa­dang Panjang.

Winarno menyampaikan, pelayanan publik ini dilaksanakan untuk terwujudnya good governance.  Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang luas kepada masya­rakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan kea­dilan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan peme­rintahan saat ini, telah membawa konsekuensi pe­rubahan, salah satunya adalah sektor pelayanan publik. “Tidak dapat di­pungkiri berbagai perma­salahan dalam pelayanan publik masih ada, terutama berkaitan dengan pening­katan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas tergantung pada ber­bagai aspek, yaitu pola penyelenggaraannya atau tata laksana, dukungan sumberdaya manusia dan kelembagaan,” katanya.

Winarno berharap semua peserta bisa me­ngi­kuti kegiatan ini, menghayati, memahaminya. Ka­rena ini sangat penting bagi pemerintah untuk me­layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. “Kitalah yang melayani masya­rakat, mulai dari waktu, prosedur dan tata cara melayani. Jangan ada lagi pelayanan yang lambat untuk masyarakat kita, karena ini adalah tugas kita,” tuturnya.

Sementara itu Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, M.Si menyampaikan, kegiatan ini dilaksa­nakan guna mewujudkan pelayanan publik yang ber­kualitas, Pemerintah harus mengubah paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kegiatan akan berlangsung selama dua hari dan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, Ombudsman, dan Biro Organisasi Sumatera Barat. (rmd)