Oleh: Reviandi
Akhirnya pasangan Capres-Cawapres ketiga sudah dipastikan atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dua sosok yang memiliki jarak umur yang sangat jauh, 72 dan 36 tahun. Persis dua kali lipat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Prabowo Subianto yang menyebut, deklarasi akan digelar Senin (23/10).
Meski mengatakan akan deklarasi Senin, tapi kabarnya bukan langsung ke Kantor KPU RI. Pasangan ini masih memilih ‘santai’ dan mendatangi KPU di hari terakhir atau penutupan pendaftaran Capres-Cawapres, Rabu (25/10). Entah strategi apa yang digunakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengambil waktu-waktu terakhir tersebut.
Hadirnya Prabowo-Gibran, menepis isu yang sempat beredar, kalau Partai Golkar dan Demokrat akan keluar dan membentuk koalisi keempat. Dengan menduetkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil Presiden. Pasangan Airlangga-AHY ternyata hanya hoaks semata.
Apalagi, informasi resmi pasangan Prabowo-Gibran ini keluar pertama kali dari mulut Ketum Golkar sendiri pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, Sabtu (21/10). Acara yang dihadiri oleh Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan, serta Gibran yang merupakan Wali Kota Surakarta, yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Resminya Gibran ‘menggeser’ nama Menteri BUMN yang juga Ketum PSSI Erick Thohir kembali membuat heboh negeri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan gugatan terkait umur Capres-Cawapres yang tetap minimal 40 tahun, kecuali sudah pernah menjadi kepala daerah hasil pilihan langsung masyarakat.
Sejak 16 Oktober 2023 itu, banyak yang yakin, putusan itu akan memuluskan langkah Gibran menjadi Cawapres Prabowo. Meski Gibran masih tercatat sebagai Wali Kota Surakarta dan kader PDI Perjuangan. Ditambah saat deklarasi dan pendaftaran ke KPU pasangan yang diusung PDIP dan PPP Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak ada Gibran. Presiden Jokowi juga tak terlihat karena sedang menjalankan tugas luar negeri.
Dua kata yang sering muncul dengan Gibran yang dipinang Prabowo adalah politik dinasti. Apa itu politik dinasti? MK sendiri dalam situs resminya, mkri.id menyebut, politik dinasti diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. Agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Dari apa yang diterangkan MK itu, sangat jauh kata politik dinasti dari apa yang terjadi pada Gibran dan Jokowi. Karena, Presiden yang akan habis masa jabatan 20 Oktober 2024 tidak bisa serta merta langsung mewariskan jabatan itu kepada Gibran begitu saja. Yang terjadi hari ini, Gibran harus bersaing dengan banyak orang menjadi Cawapres, dan berjuang bersama-sama Prabowo dan koalisi memenangkan hati rakyat pada Pilpres 2024.
Posisi yang akan diisi Gibran itu juga jauh dari Jokowi. Gibran hanya dipasangkan sebagai Cawapres, bukan Capres. Perjuangan Gibran menjadi wakil Presiden juga harus menghadapi dua pasangan calon yang juga kuat, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dijagokan PDIP dan PPP.
Hal itu juga sangat dipahami oleh Gibran sendiri, saat jabatan Wali Kota yang diembannya disebut sebuah ‘warisan’ dari Jokowi. Yang mengatakan adalah politisi senior PDIP Panda Nababan yang mengungkit sejarah di balik Pilkada Solo/Surakarta. Panda mengatakan Jokowi menemui Megawati untuk mengajukan nama Gibran di Pilkada 2020 lalu.
Dengan tegas Gibran menyebut, tak mempersoalkan kalau mau mengungkit hal tersebut. Namun, ia mengatakan pada akhirnya yang menentukan adalah masyarakat. Kalau masyarakat tak memilih, mau anak siapapun tidak akan bisa memenangkan kontestasi apapun.
“Ya silahkan diungkit, dikasih tiket, dikasih karpet merah, keistimewaan kalau warga tidak memilih itu saya akan kalah gitu lho. Keputusan ada di warga masyarakat bukan masalah tiket, bukan masalah ini itu. Saya kan sudah sering ngasih contoh anaknya ini itu maju gagal, yang penting kan dari warga, warga nggak memilih kan ya percuma,” katanya.
Kini terlepas dari politik dinasti atau tidak, yang jelas Gibran akan memulai perjuangannya menjadi RI 2 dalam waktu dekat. PDIP yang menjadi partai tempatnya bernaung kini tentu harus berhitung ulang tentang kekuatan Jokowi yang tidak lagi bisa mereka andalkan mendapatkan suara. Kini, Jokowi yang telah menyebut, sebagai orang tua akan merestui saja apa yang terbaik untuk anaknya, pasti tidak akan lagi berjuang untuk PDIP. Tak mungkin juga rasanya, Presiden Jokowi akan pro ke Ganjar-Mahfud, sementara anaknya berjuang bersama Prabowo.
Retaknya hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjai trending topik sepekan terakhir selain pendaftaran Bacapres-Bacawapres. Tidak ada yang akan menyangka, petugas partai yang selama ini manut dengan ketumnya kini mulai mencoba melepaskan diri. Membangun martabatnya sendiri, ketimbang tetap berada pada bayang-bayang partai politik. Yang membuatnya terus menjadi petugas partai, meski sudah hampir 10 tahun menjadi Presiden.
Di berbagai media sosial, termasuk di Sumbar, masuk gelanggangnya Gibran ini menjadi bahan dalam konten. Bagi yang berada di Partai Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PBB, Gelora dan Garuda, hal itu tentu tak menjadi masalah. Bahkan memperbesar peluang Prabowo menjadi pemenang Pilpres 2024. Sementara bagi partai pendukung Capres-Cawapres lainnya, ini adalah bahan untuk menyerang.
Politik dinasti yang katanya coba dibangun Jokowi terus dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto. Dengan niat tentu mendegradasi elektabilitas Prabowo yang sampai hari ini menjadi yang tertinggi versi mayoritas lembaga survei. Apalagi, setelah pendaftaran dua pasangan sebelumnya, belum menurunkan nama Prabowo di papan atas survei.
Terlihat, para kader partai non-KIM, politik dinasti akan terus menjadi peluru yang diluncurkan. Tanpa mereka sadar, para ketua partai mereka juga lebih dalam menjalankan politik dinasti. Kalau memakai norma yang sama. Ada yang menjadikan istri dan anak-anak mereka sebagai penerus. Baik secara langsung atau yang menjadi kepala daerah, akan menempatkan istri dan anaknya di legislatif. Tak jarang, ada juga yang langsung ‘mewariskan’ jabatan mereka kepada keluarga.
Kalau hal demikian disebut sebagai politik dinasti, maka sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan di Sumbar. Banyak para calon yang tanpa malu menyebutkan anak pejabat itu, istri mantan ini, atau keluarga ini dan itu untuk sekadar merayu masyarakat. Memampangnya dengan besar pada alat-alat peraga mereka tanpa malu.
Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin D. Roosevelt mengatakan, “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu.” Roosevelt mengatakan itu, karena dia adalah satu-satunya Presiden Amerika yang berkuasa selama 4 periode. Tidak akan mudah bagi Gibran untuk ini, jadi tak perlu pula terlalu dirisaukan. (Wartawan Utama)
