ANGGOTA DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar I, Andre Rosiade, menyebut aspirasi terkait pengalihan lahan PT KAI untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang, Sumbar, telah disetujui Kementerian BUMN. Ia pun bersyukur aspirasi itu telah dieksekusi dengan baik.
“Dalam rapat kerja antara Komisi VI dan Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu, kami menyampaikan aspirasi serta menyerahkan surat permohonan dari RS M Djamil agar proses pengalihan lahan di mana RS M Djamil bisa membeli lahan PT KAI yang ada di Kota Padang dalam rangka perluasan dan pelayanan RS M Djamil kepada Kementerian BUMN. Dan alhamdulillah saat ini aspirasi yang kami sampaikan itu sudah disetujui oleh Kementerian BUMN,” katanya, Sabtu (21/10).
Anggota Komisi VI DPR itu menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya. Dia juga mengapresiasi kerja-kerja dari pihak RSUP M Djamil demi peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Padang.
“Tentu kami ucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan seluruh jajaran yang telah bergerak cepat menampung dan mengeksekusi aspirasi kami ini dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Barat dan juga tentu kami apresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh manajemen RS M Djamil terutama Dirut RS M Djamil Pak dr Dovy,” ucap Andre.
Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu menyebut, keberhasilan mewujudkan aspirasi ini berkat kerja sama seluruh pihak terkait. Dia berharap ke depan pengembangan RSUP M Djamil bisa segera dilakukan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan.
Seperti diketahui, RSUP M Djamil Kota Padang, Sumbar, secara resmi telah melakukan groundbreaking perluasan kawasan rumah sakit pada 30 September 2022. Perluasan ini dilakukan sebagai tidak lanjut atas pengembangan Layanan Kesehatan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).
Sebagai rumah sakit rujukan akhir untuk wilayah Sumatera bagian tengah, pembangunan delapan gedung baru untuk penambahan kamar rawat inap di RSUP M Djamil sangat diperlukan agar tetap mampu memfasilitasi pasien dari beberapa provinsi tetangga.
