Oleh: Reviandi
SELAMA beberapa waktu terakhir, di Kota Padang, utamanya Padang Timur dan Padang Selatan mulai terpampang baliho Mujahid Ramadhan. Dalam keterangannya, Mujahid adalah bakal calon anggota DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Biasa sebenarnya, tapi yang membedakan, Mujahid dikenalkan sebagai putra dari anggota DPD RI Muslim M Yatim.
Mujahid dan Muslim hanyalah segelintir orang yang punya hubungan keluarga dan maju dalam Pemilu 2024 ini. Tak ada salahnya Mujahid dikenalkan sebagai anak Muslim yang juga mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode. Apalagi, pada Pemilu 2019 lalu, Muslim mendapatkan suara yang fantastasi 253.907. Jumlah yang tentu sangat melimpah jika dihubungkan dengan kebutuhan suara Mujahid menuju DPRD Padang.
Di Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) itu, masuk akal jika Mujahid dimajukan. Karena incumbent, Muhidi akan mencoba peruntungan naik kelas ke DPRD Sumbar. Mujahid yang berada di nomor urut 3, akan bersaing dengan mantan anggota DPRD Padang Gufron nomor urut 1 dalam memperebutkan 7 kursi yang disediakan di Dapil.
Poinnya adalah, Mujahid mulai dikenalkan ke dunia politik meneruskan apa yang telah dibangun puluhan tahun oleh Muslim M Yatim. Dan itu tidaklah salah, karena sejak PKS berdiri 1998 atau 25 tahun lalu, maka memang sudah sepantasnya Pemilu 2024 ini generasi kedua mereka muncul.
Tidak hanya Muslim yang mencoba meneruskan estafet kepada Mujahid, koleganya sesama kader PKS Irwan Prayitno juga memulainya. Berbeda dengan Muslim yang hanya memajukan anaknya di tingkat kota, Irwan langsung mencoba melejitkan anaknya Ibrahim Irwan Prayitno ke DPR RI. Ibrahim tak perlu dikenalkan sebagai anak Irwan Prayitno, karena nama Irwan sudah langsung tertera di belakang namanya.
Menariknya, Ibrahim maju dengan nomor urut 8 dari 8 kursi yang diperebutkan di Dapil Sumbar 1. Dapil yang pernah diurus Irwan saat menjadi anggota DPR RI 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2010 sebelum terpilih menjadi Gubernur Sumbar. Di Dapil itu, kini yang menjadi incumbent adalah Hermanto yang merupakan besan dari Irwan dan Nevi Zuairina yang juga incumbent DPR RI Dapil Sumbar II.
Apakah ‘mewariskan’ gelar politisi itu hanya domainnya PKS, pastinya tidak. Partai Amanat Nasional (PAN) sudah terlebih dahulu melakukannya 2019 lalu. Mantan Anggota DPR RI asal Sumbar Epyardi Asda sukses mengkader putrinya Athari Gauthi Ardi menduduki kursi DPR. Dia malah nyaris menyingkirkan incumbent Asli Chaidir yang harus duduk dari kursi kedua.
Sebenarnya, Epyardi tidak pernah menjadi anggota DPR RI dari PAN, melainkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tiga periode, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2018 sebelum di PAW karena pindah partai. Pemilu 2019 pun dia maju dari Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) dengan Nomor Urut 1. Sayang, suaranya dan enam Caleg lain tak cukup dalam mendapatkan kursi, dikuasai PDIP dua kursi, PKS dua kursi, Golkar, Gerindra dan Demokrat.
Anggota DPD RI lainnya, Emma Yohanna juga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan anak-anaknya maju dalam Pemilu atau Pilkada. 2024 ini, putranya Erick Hariyona maju ke DPR RI dari PPP di Dapil Sumbar II dan Niki Lauda Hariyona juga maju dari PPP ke DPRD Sumbar dari Dapil Sumbar 1 (Kota Padang). Sang suami, Hariadi tetap setia mencoba peruntungan menjadi anggota DPR dari Dapil Sumbar II, juga dengan PPP.
Incumbent DPR RI dua periode Asli Chaidir, juga mencoba mendudukkan anaknya Dean Asli Chaidir ke DPR RI dari Dapil Sumbar 1. Saat ini, sudah banyak baliho dan billboard Dean yang memakai seragam PAN di Kota Padang dan daerah lainnya. Dean sendiri, dulu dikenal dengan nama Moridean, tapi kemungkinan namanya sudah diubah melalui Pengadilan Negeri dengan tambahan Asli Chaidir.
Mengubah nama adalah hal yang biasa bagi politisi. Karena nama yang tertera di surat suara adalah nama yang sesuai dan diakui negara. Sedikit berbeda dengan anak Asli Chaidir yang lainnya, Hendri Septa yang saat ini Wali Kota Padang. Saat maju ke DPRD Padang 2009 dia tetap menggunakan nama Hendri Septa dan menang. Begitu juga saat kalah pada Pemilu 2014 saat maju ke DPRD Sumbar. Ketika mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota mendampingi Mahyeldi 2018, namanya tetap Hendri Septa bukan Hendri Asli Chaidir.
Dari PDIP juga pernah terjadi seorang anak ‘meneruskan’ rekam jejak ayahnya, yaitu anggota DPR RI asal Sumbar 2014-2019 Alex Indra Lukman. Dia adalah putra dari Johanes Lukman, anggota DPR RI periode 1999–2004. Adik kandung Alex, Albert Hendra Lukman, anggota DPRD Sumbar dari Dapil Sumbar 1, juga dari PDIP. Kini, Alex kembali maju ke DPR RI dari Dapil yang sama, begitu juga dengan Albert.
Tapi tidak semua calon yang mencoba peruntungan dengan anak mereka berhasil, pasti ada yang gagal. Seperti mantan anggota DPR RI asal Sumbar dari Partai Golkar M Azwir Dainy Tara. Azwir adalah anggota DPR dari 1999-2004, 2004-2009, 2009-204. Setelah tiga periode di DPR, pada Pemilu 2014 Azwir ditengarai menyusun ‘dinastinya’ dengan memajukan sejumlah anaknya dari Dapil Sumbar 1 dan 2. Ada juga yang maju ke DPRD Provinsi.
Namun sayang, era itu ternyata tak lagi berpihak padanya. Tidak hanya anak-anaknya yang tumbang, Azwir juga kalah dalam Pemilu yang menandai era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Mungkin strategi yang sampai hari ini disesali keluarga besarnya, karena sangat sulit untuk bangkit kembali dalam perpolitikan Indonesia, utamanya Sumbar.
Jika terus ditelusuri, pasti masih banyak kisah-kisah orang tua dan anak yang berada di jalur politik. Ada yang sukses, tapi banyak juga yang gagal meneruskan rekam jejak itu. Saat ini, yang paling disorot adalah Presiden Jokowi yang sudah punya penerus sebagai Wali Kota. Apalagi nanti salah satu anaknya juga maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), minimal sebagai calon Wakil Presiden.
Jokowi, Gibran Rakabuming yang bisa menjadi Cawapres, Kaesang Pangarep yang sekarang menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mungkin akan disebut-sebut sebagai ‘dinastinya’ Jokowi. Pelungsuran kekuasaan yang akan dilanjutkan untuk melanggengkan trah Jokowi. Meski yang dimaksud dengan dinasti hari ini bukanlah benar-benar diturunkan. Karena yang akan menentukan adalah rakyat.
Seperti cerita-cerita di atas, tidak semua politisi sejak era reformasi sukses menurunkan kekuasaannya kepada anak-anak mereka. Banyak yang gagal, bahkan hilang ditelan bumi. Bahkan, putra mantan Presiden Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun saja, tak mampu sekadar mendirikan partai politik.
Ya, Partai Beringin Karya (Berkarya) yang didirikan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tak mampu masuk jajaran elite Senayan 2019. 2024 juga gagal lolos verifikasi KPU, karena berbagai konflik internal. Para politisi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Berkarya terpaksa hengkang ke partai lain jika masih mau lanjut pada Pemilu 2024.
Pendiri Ormas Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan pernah menyebut, “Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan.” Keluarga seperti apa yang akan diteladani, jika semua anak-anak mereka hanya mengikuti apa yang telah dicapai orang tuanya. Bukan membuka peradaban baru yang membuat banyak orang bisa terbantu. (Wartawan Utama)
