PADANG, METRO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo bakal melaksanakan kunjungan kerja ke Sumbar. Kunjungan kerja ini merupakan momentum untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat Sumbar dalam menghadapi risiko bencana.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat rapat koordinasi dengan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman, Sekdakab Kepulauan Mentawai dan OPD, terkait persiapan kunjungan kerja Kepala BNPB ke Sumbar, kemarin.
Nasrul mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatu, terutama kondisi kebencanaan di Sumbar. Termasuk kondisi terakhir gempa di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah mengalami gempa sebanyak 105 kali. Ia menjelaskan, kunjungan Kepala BNPB, Letjend Doni Mornardo ke Sumbar ini akan dilaksanakan selama dua hari kerja, Rabu dan Kamis (6-7/2). Kepala BNPB bersama rombongan nantinya melakukan rapat koordinasi dengan Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Forkopimda, BPBD kabupaten/kota, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Kanwil Kemenag Sumbar, serta beberapa OPD terkait lainnya.
Nasrul mengungkapkan, kepala BNPB dan rombongan juga mengunjungi beberapa shelter yang ada di Kota Padang dan kemudian melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan helikopter. “Di sana nantinya akan dilaksanakan peninjauan titik lokasi rawan bencana dan melihat kesiapsiagaan masyarakat, dalam menghadapi bencana,” ungkap Nasrul Abit.
Nasrul berharap, kunjungan ini dapat memberikan suatu semangat dan motivasi dalam memajukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Sumbar. “Kita menyadari, hampir semua bencana ada di Sumbar. Baik itu, banjir, longsor, gempa, angin puting-beliung, tsunami dan gunung api. Yang mendesak untuk dilakukan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa Megathust Mentawai yang sempat juga disebut Presiden RI saat pembukaan Rakor BNPB di Surabaya kemaren,” ujarnya.
Nasrul berharap, Pemkab Kepulauan Mentawai mempersiapkan segala sesuatu terhadap kunjungan ini dan hal-hal yang dibutuhkan, dalam menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, ada 32 desa yang rawan bencana dan ada 25 desa yang berstatus sangat rawan terdampak bencana. “Kita akan siapkan kunjungan Kepala BNPB sebaik mungkin sesuatu kondisi yanga ada di Kepulauan Mentawai. Semua tamu pusat akan kita siap di Rumah Dinas Bupati di Tua Pejat,” ungkapnya.
Yudas berharap, BNPB dapat memperhatikan beberapa sarana dan prasarana yang belum baik di Kepulauan Mentawai. “Perlu ada sirine peringatan dini, kapal karet penyelamatan serta juga sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di titik rawan bencana,” harapnya.
Potensi Gempa 8,8 SR
Sebelum rencana kedatangan rombongan kepala BNPB ini, telah dilaksanakan Rakor Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (24/1). Rakor juga menghadirkan Peneliti LIPI lainnya, Eko Yulianto, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan (IABI), Harkunti P. Rahayu
Danny Hilman Natawidjaja, Peneliti LIPI yang juga Ketua Pokja Geologi PuSGeN (Pusat Studi Gempa Nasional) mengungkapkan, banyak wilayah di Indonesia yang berpotensi terjadinya gempa dan tsunami. Salah satunya yang berpotensi sangat tinggi wilayah Sumbar, yakni Kota Padang, dengan potensi Gempa Megathrust di Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Potensi gempa Megathrust Mentawai tetap ada dan masih merupakan ancaman besar,” terangnya.
Menurut Danny, Megathrust Mentawai adalah satu-satunya segmen yang belum lepas, setelah terjadinya rentetan gempa megathrust sejak gempa dan tsunami Aceh 2004. Potensi gempa maksimum sekitar Mw 8.8 (8.8 SR). Tinggi tsunami di Pantai Sumbar berkisar antara 5–10 meter.
Karakteristik dan siklus gempa Megathrust Mentawai sudah dipelajari, dengan detil, hasil studinya lengkap, dan publikasinya sangat banyak.
“Sejak gempa 2007, sudah memasuki perioda pelepasan gempa. Menunggu gempa pamungkas Mw8.8. Tetap kita tidak bisa tahu, kapan gempa akan terjadi. Namun besar kemungkinan akan terjadi selama kita masih hidup atau ketika anak kita masih ada,” ujarnya.
Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo saat ini memerintahkan semua pihak dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan. Siap yang dimaksud, ya siap menyampaikan informasi. Sehingga kalau masyarakat sudah tahu, maka masyarakat sudah tahu apa yang dilakukan saat terjadinya bencana.
Dody juga meminta seluruh media, agar bergabung dengan negara mengingatkan dan menyampaikan informasi dan peduli terhadap hasil-hasil penelitian, yang dilakukan peneliti dan pakar gempa dan stunami. Setiap negara punya ancaman gempa dan tsunami.
“Mitigasi yang dilakukan Pemprov Sumbar sudah banyak dilakukan, Baik itu struktural, seperti infrastruktur shelter dan bangunan lainnya, dan non struktural, yakni kebijakan, seperti perda. Mitigasi tidak hanya membuat bangunan, tapi juga lingkungan, dengan melakukan penanaman pohon untuk menjaga alam ini,” tukasnya.
Dody juga menilai, perlu adanya informasi yang detail disampaikan, tidak hanya untuk masyarakat di Sumbar, tetapi juga sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat atau wisatawan yang datang ke Sumbar. Misalnya, jika ada pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) melalui handphone mereka, langsung mendapatkan informasi keberadaan mereka sekarang, potensi bencana apa yang ada di Sumbar, titik-titiknya dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan.
Sistem informasi ini, sangat penting, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar ini. Sumbar memang termasuk daerah berpotensi gempa dan tsunami. Salah satu cara terbaik mengurangi dampak risiko bencana bertumpu pada pengetahuan masyarakat terhadap bencana itu sendiri. Rekomendasi untuk Sumbar, tingkatkan pengetahuan terhadap bencana. Tata kelola komprehensif. Dody memperkirakan Sumbar agak siap dibandingkan daerah lain soal tsunami. (fan)
