Bukittinggi. Metro–Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
Supardi yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya defisit, diantaranya kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kecilnya dana sharing pemerintah pusat pada pos dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara pembiayaan program kerja daerah cukup besar.
“Meski terjadi defisit anggaran untuk menjalankan program-program kerja pemerintah daerah, DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan SDM dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik,” kata Supardi.
Dia mengatakan Perubahan APBD Sumbar Tahun 2023 dalam kondisi tidak bagus karena ada defisit anggaran mencapai Rp 350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp 330 miliar. Kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp 650 miliar.
“Ini merupakan kondisi yang kurang baik dan merupakan kejadian pertama dari APBD Sumbar. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) yang sangat berat bagi DPRD dan Pemprov menyeimbangkan kembali APBD Perubahan Tahun 2023,” ujarnya.
Sebelumnya, saat pengesahan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) plafon penggunaan anggaran sementata (PPAS) Tahun 2023, Supardi mengatakan waktu yang tersedia untuk pembahasan APBD Perubahan tersebut sangatlah sempit.
Jika APBD perubahan tak bisa ditetapkan dan disahkan paling lama 30 September, maka Sumbar mau tidak mau harus melaksanakan program sesuai APBD induk tahun 2022 tanpa perubahan. Meski demikian, DPRD tetap mengoptimalkan pembahasan APBD Perubahan dengan sebaik-baiknya.
Menurut Supardi, tidak efektif dilakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat jika realisasi APBD induk sangat rendah. Perlu penyusunan kembali, rasionalisasi pada APBD perubahan.
Supardi memaparkan, dalam pembahasan kemarin, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pemprov. Salah satunya terkait tingginya inflasi di Sumbar. Per Juli 22 inflasi berada pada angka 8,02 (yoy) dan berada pada posisi kedua tertinggi di tingkat nasional.
Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan oleh empat komponen, yakni tingginya harga cabe merah, bawang merah, tembakau dan air kemasan.
Jika memperhatikan potensi yang dimiliki Sumbar dan adanya program unggulan pemerintah daerah di sektor pertanian dengan alokasi anggaran sebesar 10 persen dari APBD, Supardi menilai progul yang dilaksanakan tersebut belum mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan.
“Progul tersebut perlu dievaluasi kembali kegiatan dan sasarannya,” ujar Supardi.
Catatan penting dari DPRD lainnya yakni terkait capaian realisasi belanja daerah yang masih sangat rendah hingga 31 Juli. Rata-rata realisasi belanja baru mencapai 36,78 persen.
Rendahnya realisasi ini menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2022. DPRD juga meminta gubernur untuk mengevaluasi pokja-pokja pada biro pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh, baik dari aspek profesionalitas maupun integritasnya.(hsb)
