SAMUDERA, METRO —Pemko Padang menepati janjinya untuk melakukan aksi bersih-bersih pedagang di sepanjang Pantai Padang. Sabtu (16/9), tim gabungan Pemko melakukan penertiban yang akhinya berujung kericuhan karena banyak pedagang yang menolak untuk dieksekusi barang dagangannya oleh petugas.
Dalam penertiban yang ikut disaksikan Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar itu, kekacauan sempat terjadi karena PKL yang didominasi emak-emak marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada petugas gabungan.
Pantuan di lapangan, awalnya petugas melakukan penertiban lapak-lapak yang ditinggal PKL berjalan lancar. Namun tak berapa lama, ratusan warga dan pedagang mulai memadati titik penertiban tersebut.
Situasi pun mulai memanas, PKL yang tak terima ditertibkan dan dilarang berjualan melakukan perlawanan kepada petugas. Bahkan, ada emak-emak yang berjualan kerupuk mie melemparkan dagangannya ke arah petugas.
Selain itu, ada juga PKL yang memilih “bernyanyi” sebagai bentuk protes dan penolakan penertiban Pemko itu. “Kama kami ka manggaleh lai. Di siko tampek nan bisa ka cari pitih. Kini dilarang pulo…! Begitu sejumlah kalimat yang disampaikan pedagang, sebagai bentuk kekecewaan mereka.
Wawako Padang, Ekos Albar, yang hadir langsung dalam penertiban itu, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan upaya serius Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Pantai Padang lebih tertib, nyaman, dan indah. Pantai Padang, sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Padang, memerlukan penataan yang ketat terhadap PKL, perparkiran, dan aktivitas yang melanggar Perda.
“Kami, bersama tim gabungan mulai dari Dishub, Satpol PP, TNI-Polri dan pihak kecamatan, melakukan penertiban ini dengan tegas namun tetap humanis. Sebelumnya, kami telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat edaran kepada para pedagang,” ujar Ekos Albar.
Ekos menjelaskan bahwa penertiban ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jalan Samudera, dari depan hotel My All hingga depan Lapau Panjang Cimpago (LPC) Kota Padang. Dia juga mengingatkan pedagang untuk patuh pada aturan yang telah ditetapkan di Pantai Padang.
Sementara itu, Kasat Pol PP Padang, Raju Minropa, mengungkapkan bahwa sekitar 267 personel gabungan, termasuk TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, dikerahkan untuk pengamanan dan penertiban PKL. Barang-barang yang disita selama penertiban dapat diambil kembali di Mako Satpol PP, namun barang-barang tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Raju menekankan bahwa pengawasan terhadap Pantai Padang akan terus dilakukan oleh tim gabungan, yang juga akan menjaga kenyamanan pengunjung dengan menyediakan pos-pos pengawasan di sepanjang pantai. Situasi ini berubah menjadi sorotan ketika upaya penertiban berujung pada kericuhan yang intens di Pantai Padang, mengguncang masyarakat dan mengundang perhatian luas.
Wawako Siap Terima PKL
Sementara itu, Wawako Ekos Albar menyatakan siap menerima perwakilan dari PKL di pelataran Pantai Padang itu ke Balaikota Padang pada Senin, (18/9) untuk membahas segala sesuatu demi keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi lagi gesekan antara penegak Perda dengan para PKL.
Berita tersebut disampaikan oleh Deri Hamzen yang saat itu mengenakan baju kaos kuning, kepada seluruh rekan-rekannya yang disambut dengan penuh sukacita, usai beraudiensi di Pos Satgas PAM Pantai Padang lantai III.
“Hari Senin kami diundang untuk datang ke Balaikota Padang, untuk membahas beberapa aturan-aturan yang nantinya akan di sepakati bersama antara PKL dengan Pemko,” ungkap Deri, Sabtu (16/9).
Wawako Ekos Albar menyebut, siap mencari solusi yang paling baik untuk PKL. “Mudah-mudahan Padang bisa tertib, bisa sebagai tempat mencari makan buat kita, keputusannya hari Senin. Semoga tidak ada lagi ribut-ribut antara petugas dengan PKL,” ungkap Wawako Ekos, yang disambut ucapan ‘Alhamdulillah’ dan ‘Terimakasih’ oleh para PKL antusias.
“Kita bubar baik-baik ya, salam buat keluarga masing-masing ya, ya sudah bubar,” kata wawako lagi, yang disambut riuh kegirangan oleh para PKL sembari dimintai berfoto selfie oleh para PKL yang sebagian besar terdiri dari wanita itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Syani, mengatakan bahwa rapat yang dipimpin oleh Wawako Ekos pada Senin (18/9), akan menetapkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi Pemko Padang dan PKL.
“Kita akan membahas untuk mencari solusi, nanti akan ada perwakilan yang akan hadir, nanti insyaallah akan dicari win win solution, masyarakat tetap berdagang tetapi tetap dengan aturan yang sudah ditegakkan,” lata Yudi.
Sementara, tentang seperti apa solusi yang dimaksudkan itu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Katanya, itu yang akan menjadi poin pembahasan saat di Balaikota.
