METRO SUMBAR

Camat Diminta Siapkan Strategi agar Dana Nagari bisa untuk Penanganan Stunting

1
×

Camat Diminta Siapkan Strategi agar Dana Nagari bisa untuk Penanganan Stunting

Sebarkan artikel ini
PIMPIN RAPAT—Wabup Tanah Datar Richi Aprian pimpin rapat penanganan stunting.

TANAHDATAR, METRO–Wakil Bupati Tanah Datar yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penuru­nan Stunting (TPPS) Tanah Datar Richi Aprian, SH, MH minta semua stake holder, pemangku kepentingan dan TPPS ditingkat kecamatan untuk terus me­ningkatkan koordinasi.

Hal itu disampaikan Wa­bup Richi Aprian ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan se Tanah Datar, Selasa (5/9) di aula eksekutif kantor Bupati setempat.

“Setelah kita pantau dibeberapa titik, ini perlu kita tingkatkan koordinasi, karena dari data dilapa­ngan tidak semuanya stunting, mungkin adakalanya genetika, tapi karena faktor penimbangan bisa jadi masuk data stunting, ”u­capnya.

Wabup minta kepada camat di kecamatan ma­sing-masing untuk menca­rikan strategi ataupun cara bagaimana dana nagari bisa lebih terarah pada u­paya penurunan stunting ini.

Sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas PMDPPKB Tanah Datar Reri Warman menyampakan stunting bisa dipicu dari berbagai permasalahan tidak semata kekurangan gizi saja melainkan juga dari rendanya akses layanan kesehatan, rendahnya kualitas air bersih dan sa­nitasi, pola asuh anak yang tidak sesuai serta lingku­ngan.

Reri juga sebutkan ang­ka prevalensi stunting Ta­nah Datar saat ini 18,9 persen data awal tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya 21,5 persen. Dan target ini juga harus dikebut dimana pada tahun 2024 mendatang menjadi 14 per­sen, itu sesuai dengan amanat Pepres nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting.

Hal senada juga disampaikan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Tanah Datar F. AR. Razy mengatakan berdasarkan hasil survey dilapangan masih perlu meyakinkan masya­rakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Razy juga minta OPD terkait seperti Dinas Kesehatan untuk melakukan audit terkait pola hidup masyarkat untuk menuju PHBS sehingga percepatan penurunan angka stunting bisa dikejar dan target dicapai. (ant)