DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi bersama pemerintah daerah setempat, menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPAPPAS) tahun anggaran 2023. Nota kesepakatan KUPA PPAS 2023 itu, diperkuat dengan ditandatanganinya melalui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (30/8).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 9 Agustus lalu. Terhadap hantaran tersebut telah dilaksanakan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Badan Anggaran dan TAPD telah melakukan rapat kerja sangat alot dan disertai dengan perdebatan, kritikan dan saran yang membangun sehingga sampailah pada kesimpulan untuk menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kita tandatangani hari ini sebut Beny
Beny melanjutkan, setelah dilakukan pembahasan, terdapat penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang belum termuat dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023. Terhadap hal tersebut, pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan dokumen Berita Acara Kesepakatan Antara Walikota Bukittinggi dengan Ketua DPRD Kota Bukittinggi tentang Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Tidak Terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023.
Disisi lain Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Asril, memaparkan, postur APBD dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2023, terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Potensi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp17.855.168. 924,- sehingga menjadi Rp 733.373.984.970,- dari jumlah sebelumnya sebesar Rp 751.259.153.894,-,” jelas Asril.
“Pendapatan daerah berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami penurunan target dari awal sebesar Rp 160. 753.694.941,- berkurang menjadi Rp114.608.328. 941,-. Pendapatan Transfer antar daerah terjadi kenaikan sebesar Rp3.781.987. 835,- dari nilai awal yaitu Rp34.476.138.537,-, sehingga menjadi Rp38.258.126. 372 -. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp 556.029.320.416,- bertambah sebesar Rp1.723.3 28.703- sehingga menjadi Rp,557.752.649.119. Lain lain PAD yang sah Rp22.754.880.538,-. Belanja tahun 2023 semula sebesar Rp 833.948.428.755,- bertambah sebesar Rp7.940. 256.148,- sehingga menjadi Rp841.888.684.903,- yang terdiri dari ; Belanja Operasi semula sebesar Rp 722.027.946.3 07,- bertambah sebesar Rp 28. 614.672.2 15,- sehingga menjadi Rp750.642. 618. 819,-.
