Oleh: Reviandi
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dapat disebut tidak menjadi pilihan masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) dalam dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres). Pilpres 2014, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mendapatkan 539.308 suara atau 23,1 persen dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 1.797.505 suara atau 76,9 persen. Sementara 2019 Jokowi-Ma’ruf Amin 407.761 atau 14,05 persen dan Prabowo-Sandiaga Uno 2.488.733 suara atau 85,95 persen.
Angka 23,1 persen dan 14,05 persen adalah angka yang sangat minim jika melihat suatu daerah mendukung atau tidak. Seperempat orang yang memiliki hak suara saja tak tercover oleh Jokowi dengan JK atau Ma’ruf Amin. Sumbar menjadi daerah ‘oposisi’ yang benar-benar susah ditaklukkan Jokowi. Tapi, dua Pilpres telah berlangsung dan 2024, tak ada lagi nama dan foto Jokowi dalam kertas suara.
Hampir setiap bulan, ada lembaga yang merilis soal tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Seperti lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dalam survei yang dilakukan pada 15-21 Juli 2023, data menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai angka 81 persen.
“Kalau kita agregat, total cukup puas dan sangat puas lebih kurang sekitar 81 persen, 81,1 atau 81,2 persen. Jadi memang mayoritas menilai kerja Presiden Joko Widodo ini cukup atau sangat puas,” kata Direktur Riset Indikator Politik Indonesia Mochammad Adam Kamil dalam rilis yang disampaikan, Jumat (18/8).
Rinciannya, sebanyak 14,8 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,4 persen responden cukup puas. Sementara itu, 16,1 persen kurang puas; 1,8 persen tidak puas sama sekali; dan 1 persen tidak menjawab. Adam Kamil menyampaikan, ada tren peningkatan kepuasan terhadap kinerja Jokowi sejak akhir 2022.
Begitu hebat Jokowi, karena tingkat kepuasan terhadap kinerjanya begitu mentereng, di atas 80 persen. Padahal, 20 Oktober 2024 nanti, Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kekuasaannya. Angka 80-an persen ini sangat besar, apalagi kalau dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang turun 2014 lalu. Angkanya masih di kisaran di bawah 50 persen.
Tapi itu adalah angka nasional. Bagaimana dengan Sumatra Barat (Sumbar)? Dalam rilis terakhir memang tidak disampaikan. Tapi, pada survei Indikator 26 Juni-10 Juli 2023 dengan melibatkan 1.620 responden dari 19 Kabupatan dan Kota se-Sumbar, Direktur Indikator Burhanuddin Muhtadi pernah memberikan bocorannya dalam rilis hasil survei Presiden dan Partai politik di Sumbar pada Agustus lalu. Meski tak tertuang dalam materi acara live via Zoom, tapi Burhanuddin sempat menyebut angka.
Dia mengatakan, tingkat kepuasan warga Sumbar terhadap kinerja Jokowi menapai 55,4 persen sangat puas dan puas. Sementara tidak puas dan kurang puas totalnya mencapai 38,6 persen, sisanya tidak tahu tidak jawab. Dia mengakui, angka tidak puas terhadap kinerja presiden Jokowi lebih besar daripada tingkat nasional.
Saat itu Burhan menyebut, yang puas secara nasional nasional mencapai 81 persen, sementara di Sumbar 55,4 persen. Tetapi meski proporsi kepuasan lebih sedikit, dia menyebut, angka di atas 50 persen itu sudah tinggi di Sumbar. Biasanya di bawah 50 persen. Mungkin baru beberapa survei terakhir bisa mencapai angka itu, meskipun tidak setinggi di tingkat nasional.
Burhan juga menyebut, keluhan tingkat kepuasan di Sumbar ini pernah diungkapkan mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Dia masih mempertanyakan, kenapa angkanya masih di bawah 25 persen, bahkan setelah masuk periode kedua Jokowi 2019. Burhan menyebut, sampai awal 2023 angka itu masih rendah.
Dia sedikit menyinggung, ada kemungkinan ijtihad atau langkah Partai Gerindra masuk pemerintahan membuatnya jadi sedikit positif. Meskipun dia juga tak begitu yakin. Tapi nyatanya, Gerindra tetap menjadi partai nomor satu di Sumbar, meski bergabungnya Prabowo Subianto ke pemerintahan dengan menjabat Menteri Pertahanan.
Perbedaan tingkat kepuasan dengan nasional yang dulu sangat signifikan memang sangat bisa dipahami. Karena, mayoritas warga Sumbar tidak memilih Jokowi dalam dua kali Pilpres. Namun, mendekati Pemilu dan Pilpres 2024, angka itu semakin dekat jaraknya, dari 81 persen ke 55 persen, atau berselisih 26 persen saja. Padahal, dulu jaraknya bisa lebih dari 50 persen.
Jika menyebut warga Sumbar puas dengan kinerja Jokowi sejatinya masih jauh. Meski angka sudah 55,4 persen, namun hal itu kemungkinan lebih didominasi oleh orang yang mengaku puas saja, tapi tidak sangat puas. Meski kemudian banyak lembaga survei yang membuatnya terbagi dua saja, puas atau tidak puas dan tidak menjawab.
Puas atau tidak puasnya warga Sumbar, sebenarnya bisa saja dilihat dari diskusi di kadai, media sosial dan forum-forum lainnya. Dulu, sampai 2022, masih terlihat banyak yang enggan membahas Jokowi dalam berbagai acara. Apalagi menggambarkan apa yang dilakukan oleh Jokowi di media sosialnya. Karena, kalau sempat terupload, akan banyak bullyan, cacian, sampai hal-hal buruk yang akan didapat oleh yang punya akun.
Begitu juga di media massa baik cetak, online dan lainnya di Sumbar. Begitu sangat sedikit berita tentang Presiden Jokowi, baik dalam jabatan publik, partai dan kesehariannya. Jokowi memang Presiden, tapi di Sumbar belum begitu diterima. Jangankan orang awam, para pejabat publik saja tidak berani menampilkan foto bersamanya. Kecuali saat menerima penghargaan di Istana Negara saja.
Saat Pilkada serentak 2020 di Sumbar, tak banyak yang mau membawa-bawa nama Presiden dalam pencalonannya. Termasuk mereka yang dekat dengan partainya Presiden sekalipun. Bahkan, ada calon Gubernur yang pada awalnya telah didukung oleh PDIP yang langsung diserahkan oleh Ketua DPP Puan Maharani, akhirnya ‘mengembalikan’ mandat itu kembali. Alasannya sederhana, akan terkait dengan PDIP dan Jokowi yang masih belum diterima oleh masyarakat.
Pernah juga ada Bupati yang juga ketua partai di daerahnya, menyerahkan bantuan kepada masyarakat dengan membawa-bawa nama Jokowi. Akhirnya, dia yang juga peserta Pilkada 2020 sebagai incumbent, tumbang. Suaranya jauh dari pesaingnya dan harus mengakhiri satu periode menjadi Bupati. Tapi, apakah sedahnsyad itu dampak mendukung Jokowi, mungkin perlu diteliti lebih dalam lagi.
Berbeda dengan 2023, saat Jokowi tak lagi maju Pilpres. Masyarakat Sumbar mulai membaik tingkat kepuasannya terhadap Jokowi, meski diduga masih paling bawa se-Indonesia. Paling tidak, orang Sumbar hari ini sudah melihat Jokowi sebagai Presiden yang tetap memperhatikan masyarakatnya, meski saat Pilpres tak meliriknya sama sekali.
Pilpres 2024 di Sumbar, sepertinya ‘endorse’ Jokowi tidak terlalu berpengaruh. Karena menurut data yang didapat dari beragam lembaga survei, warga Sumbar telah menentukan pilihan, ke Prabowo atau Anies Baswedan. Kalau kepada Gajar yang separtai dengan Jokowi, sepertinya masih belum berubah. Ganjar masih dibayang-bayangi ‘kegagalan’ dua masa Jokowi di Sumbar.
Bicara soal kepuasan, Perdana Menteri Singapura 1923-2015 Lee Kuan Yew pernah menyebut, “Yang paling aku takutkan adalah kepuasan. Ketika segala hal menjadi lebih baik, orang cenderung menginginkan lebih sedangkan bekerjanya berkurang.” Jadi, masih ada waktu untuk Jokowi meningkatkan tingkat kepuasannya publiknya di Sumbar, sampai Presiden baru dilantik tahun depan. (Wartawan Utama)
