Caleg Sementara Diumumkan, Ayo Beri Masukan

Oleh: Reviandi

Pemilihan umum (Pemilu) semakin mendekat, dan siapa para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) sudah mulai diketahui. Di­jad­walkan, mulai 19 Agustus 2023 ini, KPU akan mengumum­kan daftar Caleg sementara (DCS) untuk tingkatan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Pengu­muman itu akan dilakukan KPU di kantor KPU, media cetak, serta media elektronik.

Kalau hanya melihat Bacaleg dari alat peraga seperti spanduk, baliho, poster, bando reklame dan media sosial, hanya segelintir yang akan muncul. Karena, biaya ‘kampanye’ di sana sangat besar dan tidak banyak yang akan mengambil jalan itu. Di media sosial pun, meski katanya ber­biaya murah, tidak juga semua Ba­caleg yang melek teknologi.

Sekitar sebulan, KPU akan mengumumkan Bacaleg dari ber­bagai tingkatan ini, agar ma­syarakat bisa memberikan masu­kan atau ‘menghujat’ mereka yang tidak layak jadi wakil rakyat. Meski KPU telah melakukan pemerik­saan, cek dan ricek, verifikasi administrasi dan faktual sejak pendaftaran 13 Mei 2023. Tapi takutnya ada yang lolos. Semua yang akan dipilih rakyat haruslah melalui ‘saringan’ rakyat itu sendiri.

Jangan sampai, mereka yang akan dipilih adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang punya kejahatan, kelakuan buruk, tapi terlewati oleh segala pemeriksaan berkas di KPU. Mereka yang bisa saja telah melakukan hal yang tidak pantas di tengah-tengah masyarakat atau kelompok, tapi tiba-tiba bisa saja menunjukkan ‘kepongahannya’ saat barkampanye.

KPU sendiri mengumumkan DCS selama lima hari, 19-23 Agustus 2023. Masyarakat mulai dapat aktif menyampaikan masu­kan dan tanggapan. Karena pro­ses pencalonan legislatif ini sangat penting untuk mewujudkan lem­baga legislatif yang seperti diha­rap­kan rakyat. Apalagi pencalo­nan legislatifpintu awal kita semua mewujudkan lembaga legislatif atau DPR/DPD/DPRD.

Selain media cetak dan elek­tro­nik, DCS juga akan diumumkan di laman resmi KPU RI, KPU Pro­vinsi, dan KPU Kabupaten dan Kota. Masyarakat nantinya akan dapat melihat siapa-siapa saja Caleg yang bertarung di daerah pemilihan (Dapil) mereka. Masya­rakat juga diminta memberikan ma­sukan jika terdapat keterangan yang tak sesuai dari data Caleg.

Selain informasi masyarakat yang dibutuhkan, sebenarnya fase ini juga menjadi ujian berat bagai Bacaleg, utamanya dari lawan dari partai lain ataupun ‘kawan’ satu partai. Karena, mereka yang lebih tahu tentang sepak terjang para Bacaleg ini sebelum terjun ke dunia politik. Kalau tak pandai-pandai berka­wan, maka tidak menutup ke­mung­kinan yang akan membuka aib itu ya mereka-mereka itu.

Bacaleg beda partai, pasti akan mencari celah untuk melum­puh­kan lawan tanpa harus me­nung­gu 14 Februari 2024. Kalau bisa seka­rang, kenapa tidak. Karena, Baca­leg yang ber­potensi besar itu akan menggerus suara mereka. Jadi, dengan terbukanya kesempatan, mem­buat mereka bisa melakukan ‘se­rangan’ tidak lang­sung. Bisa me­makai ‘masya­rakat’ untuk me­mas­tikan nama rival tak sampai ke surat suara KPU.

Untuk yang internal partai pun, jangan kira semuanya satu ko­mando, satu kepentingan. Terlalu banyak persoalan internal yang bah­kan sampai ke publik, soal ma­salah ini. Untuk nomor urut saja, bisa berantuk-antuk mereka. Sam­pai adu ke­kuatan, ado saldo, adu dekingan segala. Itu bukan hal yang baru dan asing di dunia per­politikan kita, utamanya saat Mah­kamah Konstitusi (MK) tak jadi me­ngu­bah sistem Pemilu jadi tertutup.

‘Sababat’ separtai juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjegal kawan mereka sendiri. Kawan separtai maksud­nya, kalau kongkow dan pertema­nan di dunia asli tidak akan. Mereka akan sibuk dengan urusan masing-masing, dan bersaing mendapatkan kepercayaan ‘pe­milik’ partai dan koleganya. Jadi, laporan orang separtai yang dibalut dengan pengaduan rakyat akan berpotensi terjadi.