PADANG, METRO–Ombudsman Perwakilan Sumbar bakal melakukan pendalaman terkait beredarnya video yang memperlihatkan anggota Polisi yang bersepatu memasuki sebuah ruangan di Masjid Raya Sumbar saat pemulangan paksa demonstran asal Air Bangis yang menolak rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) beberapa waktu lalu,.
Dijelaskan oleh Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, pihaknya akan melakukan penyelidikan apakah terkait peristiwa tersebut terdapat atau tidaknya indikasi maladministrasi yang dilakukan oleh personel Kepolisian saat itu.
“Saat ini kami sedang dalam tahap mengumpulkan informasi dan data ke Polresta Padang, karena Polresta Padang termasuk yang diberikan mandat untuk melakukan pengamanan mulai dari unjuk rasa hingga di kejadian masjid Raya Sumbar,” kata Yefri, Jumat, (11/8)
Dilanjutkannya, saat pertemuan itu dihadiri oleh Kapolresta Padang, Kombes pol Ferry Harahap, Wakapolresta Padang, AKBP Rully Indra Wijayanto, serta beberapa Kepala Satuan (Kasat) dari Polresta Padang, seperti Kasatreskrim, Kasat lantas, serta Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah), dan juga Direskrimum.
“Tentunya kami meminta informasi terkait tentang bagaimana pengamanan pada saat unjuk rasa, kemudian apa yang terjadi di mesjid Raya Sumbar, termasuk juga menit serta jam yang sangat kritis seperti pukul 16. 00 WIB dan 17.00 WIB itu, kami sudah kumpulkan informasi,” katanya.
Pihaknya juga akan merencanakan untuk bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, terkait informasi tentang bagaimana kelanjutan program Proyek Strategis Nasional (PSN), serta akan menanyakan apa yang terjadi saat unjuk rasa tersebut.
“Ini adalah titik kami untuk melakukan yang namanya investigasi atas prakarsa sendiri atau investigasi atas inisiatif sendiri. Sekarang sedang mengumpulkan laporan investigasinya apakah ada dugaan maladministrasinya atau tidak,” ujar Yefri.
“Tentu kalau kami sudah melakukan LI (Laporan Investigasi), ini menjadi titik poin kita untuk mengetahui apa dugaannya, kalau kesimpulannya untuk saat ini belum bisa kami simpulkan karena masih tahap pengumpulan data,” tambahnya.
Yefri mengatakan, untuk saat ini memang ada potensi dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh personel Kepolisian itu kepada warga Air Bangis yang menggelar demo beberapa waktu lalu, “Kalau untuk potensi ini kan sudah ada,” ungkapnya. (cr2)
