SAWAHAN, METRO —Untuk menyelesaikan masalah yang di laporkan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, Kamis (10/8), Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan duduk bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Pemerintah Kota Padang.
Dihadiri Sekda Andree Algamar, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang, serta pimpinan dari PLN Sumbar, Ombudsman menyampaikan beberapa keluhan masyarakat yang dilaporkan ke instansinya.
Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan pihaknya menyorot beberapa hal yang menurutnya belum tepat dalam menyikapi pelayanan publik di Kota Padang.
“Hari ini, Ombudsman bertemu dengan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, untuk mengkoordinasikan tentang hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dapat mengambil suatu langkah percepatan penyelesaian berbagai aduan dan keluhan masyarakat,” ungkapnya.
Lanjutnya, dari pengaduan masyarakat yang tidak dicatat serta dimenejemen dengan baik oleh pemerintah, sehingga timbul perasaan dari masyarakat bahwa keluhan mereka tidak ditindak lanjuti oleh instansi terkait.
“Ombudsman selalu mendorong untuk penyelenggara pelayanan publik untuk segera merespon laporan yang disampaikan oleh masyarakat, karena itu adalah kewajiban. Segeralah tindak lanjuti hal yang seharusnya cepat untuk ditindaklanjuti, apalagi hal yang termasuk kategori kebutuhan kritis atau bersifat secepatnya dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap Yefri.
Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah Kota Padang untuk segera menyikapi laporan berupa adanya memberikan ancaman yang luar biasa dirasakan oleh masyarakat, kalau seandainya fasilitas umum itu tidak cepat diperbaiki.
Yefri juga menyoroti beberapa keadaan fasilitas umum di Kota Padang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah seperti fasilitas parkir, trotoar dan sebagainya.
“Banyak masalah di pelayanan publik, terutama untuk kategori barang publik. Di Kota Padang ada banyak catatan-catatan, kita melihat bagaimana masalah parkir, masalah trotoar, masalah pengelolaan respon cepat kita terkait bencana yang ada,” ulasnya.
“Memang umumnya di Sumatera Barat, bukan hanya di Kota Padang, laporan serta aduan masyarakat tidak di catat dengan baik, sehingga laporan tersebut menjadi berulang-ulang, yang sudah di selesaikan dan kembali hadir lagi,” lanjut Yefri.
Selain itu, dia juga membeberkan alasan dari kurangnya pengawasan serta pengendalian secara berkelanjutan dari pemerintah, katanya karena kurangnya SDM (Sumber daya manusia) untuk melakukan itu.
Selain itu, Yefri juga mengapresiasi atas kehadiran Sekdako Padang, Andree Algamar, serta Pimpinan OPD lainnya yang berkenan hadir untuk memberikan penjelasan terhadap persoalan tersebut.
“Kami secara khusus mengapresiasi Pemko Padang atas pertemuan ini, yang hadir mulai dari Sekda, hingga pimpinan OPD lainnya, untuk menjawab keluhan yang disampaikan, dan ini tentunya sesuatu yang baik, dengan adanya niat baik ataupun komitmen yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk dapat berpartisipasi penuh dalam hal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Publik.
“Mari bersama-sama kita, termasuk juga masyarakat untuk dapat berpartisipasi penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini, itu menjadi bagian penting,” katanya. (cr2)
