Oleh: Reviandi
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto diyakini akan berpengaruh kepada hasil Pemilu 2024. Apalagi, Golkar belum memastikan, siapa calon Presiden yang akan mereka usung. Dua hal ini, membuat partai “senior” ini terombang-ambing. Di Sumbar pun, para kader harus bekerja keras setelah terhempas pada Pemilu 2019.
Di kancah nasional, Golkar dari Sumbar masih mengutus dua orang anggota DPR RI, Darul Siska dari Dapil 1 dan John Kenedy Azis dari Dapil 2. Sama seperti periode sebelumnya 2014, John Kenedy Azis dan Betty Shadiq Pasadigoe. Jumlah itu sebenarnya berkurang dari 2009 saat masih dihuni Jeffrie Geovanie yang di-PAW Poempida Hidayatullah, Azwir Dainy Tara dari Dapil 1 dan Nudirman Munir dari Dapil 2.
Sementara pada Pemilu 1999 dan 2004, Partai Golkar mengirim empat wakilnya ke DPR RI. Tahun 1999 yang melenggang adalah M Azwir Dainy Tara, Darul Siska, Rusdi Zein dan DP Datuk Labuan. Untuk 2004 nama yang maju Darul Siska, Aulia Aman Rachman, Andi Wahab Dt. Majokayo dan Azwir Dainy Tara. Melihat sejarah ini, Golkar adalah partai besar di Sumbar.
Sayang 2019 suara Golkar benar-benar anjlok. Bahkan, perolehan kursi DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten dan Kota-nya mayoritas menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan dukungan Pilpres Partai Golkar yang berbeda dengan mayoritas pemilih di Sumbar. Golkar mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang hanya mendapatkan 14 persen suara di Sumbar, sementara Prabowo-Sandiaga mencapai 86 persen.
Di DPRD Sumbar, Golkar semakin anjlok dari waktu ke waktu. Saat Pemilu 1999, Golkar meraih 12 kursi meski gagal menempatkan kadernya sebagai ketua. Namun 2004, Golkar bisa meraih kursi maksimal 16. Kadernya Leonardy Harmainy menjadi ketua DPRD Sumbar. Pada 2009, Golkar mulai menurun dan menempatkan 9 kader saja, sementara Leonardy turun tahta menjadi wakil Ketua.
Selanjutnya 2014, Golkar masih bisa menempatkan 9 kadernya di DPRD Sumbar dan menjadi pemenang. Hendra Irwan Rahim menjadi Ketua DPRD Sumbar untuk 2014-2019. Barulah pada 2019, Golkar kembali mendapati kursinya turun menjadi 8 saja, artinya satu kursi per daerah pemilihan di Sumbar. Tak ada kadernya yang menjadi ketua atau wakil ketua. Karena kursi Gerindra 14, PKS 10, Demokrat 10 dan PAN 10. Ini adalah kursi terendah yang didapati Golkar sepanjang Pemilu sejak 1999.
2019 itu juga menjadi catatan terburuk Golkar di DPRD Kota Padang. Dari lima Dapil, partai beringin cuma menmpatkan tiga orang kadernya dari 45 wakil rakyat. Artinya tanpa wakil di dua Dapil. Golkar seperti partai “medioker” di Kota Padang yang sebenarnya pernah menjadi basisnya. Karena, pada 2004 pernah mengirim 8 wakil, 2009 turun menjadi 5 orang dan 2014 masih 5 orang.
Di Kota Pariaman, Golkar juga tak bisa berbuat banyak. Baik 2014 dan 2019, hanya tiga orang kadernya yang melenggang ke DPRD dari 20 kursi. Golkar dikalahkan oleh Partai Gerindra. Begitu juga dengan di Padangpariaman, dua Pemilu terakhir, hanya 5 dan 4 anggota DPRD dari Golkar dari 40 wakli rakyat. Padahal, sebelum-sebelumnya Golkar begitu perkasa di Piaman.
Melompat ke Agam, terjadi penurunan cukup signifikan juga Golkar dari 2014 ke 2019 lalu. Dari 7 kursi, tinggal 5 kursi saja dari total 45 wakil rakyat. Di Bukittinggi bertahan 4 kursi pada dua Pemilu terakhir dari total 25 wakil rakyat. Di pasaman, Golkar sangat jauh berkurang kursinya, dari 7 pada 2014 jadi 4 saja di 2019 dari 35 kursi DPRD. Di Pasbar sedikit lebih baik, dari 40 kursi, terjadi penurunan 6 ke 5 kursi pada dua kontestasi terakhir.
Kabupaten Limapuluh Kota yang biasanya dikuasi Golkar bergantian dengan Demokrat, kini diambil alih Gerindra. Golkar hanya menempatkan 5 kadernya di Pemilu 2019, sementara 2014 bisa 6 orang. Dari 25 wakil rakyat di DPRD Payakumbuh, dua Pemilu terakhir Golkar menempatkan 3 kadernya.
Yang sangat “parah” memang di Kabupaten Tanahdatar. Jika sebelumnya daerah ini identik dengan warna kuning, 2019 kemarin cukup memiriskan. Dari 8 kursi 2014 dan menjadikan kadernya Anton Yondra jadi ketua, 2019 anjlok menjadi 4 kursi saja. Golkar tak lagi dominan dan hanya menempati posisi wakil ketua DPRD, itupun di bawah PKS yang mendapatkan 5 kursi. Gerindra di nomor satu dengan 6 kursi.
Di kota kecil Padangpanjang juga terjadi penurunan kursi DPRD. Dari 20 kursi, pada 2019 hanya 3 orang yang jadi dan 2014 ada 4 orang. Sementara di Kota Sawahlunto dari total 20 kursi, Golkar juga hanya bisa mendapatkan 2 kursi 2019 dari 3 kursi 2014. Di Sijunjung, dari 5 kursi 2014 hanya tinggal 3 kursi 2019 dari 30 kursi DPRD Sijunjung.
Di Dharmasraya, Golkar kembali mendapatkan 5 kursi 2019 sama dengan 2014 dari total 30 kursi. Di Kabupaten Solok, dari 5 kursi 2014, jadi 4 kursi 2019 dari total 35 kursi DPRD. Penurunan juga terjadi di Pessel, dari 45 kursi dewan, Golkar mendapatkan 4 kursi 2019. Padahal periode sebelumnya bisa 4 kursi. Kabupaten Mentawai juga tak bersahabat dengan 2 kursi DPRD 2019 dari 4 periode sebelumnya. Kursi total dewan hanya 20.
Golkar yang biasanya mendominasi ketua DPRD, pada 2019 hanya menyisakan 2 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar. Pertama di Solok Selatan (Solsel) yang menjadi basis Ketua DPD Golkar Sumbar Khairunas. Saat ini, Golkar mendapatkan 4 kursi dan menempatkan kadernya, Zigo Rolanda yang merupakan putra Khairunas menjadi ketua DPRD. Jumlah itu sama dengan Gerindra di tempat kedua. Sebelumnya, Golkar bisa mendapatkan 5 kursi dari total 25 yang diperebutkan.
Satu lagi daerah yang bisa dimenangkan adalah Kota Solok. Jika sebelumnya 2014 Golkar punya 4 kursi, 2019 tinggal 3 kursi saja. Golkar menempatkan Yutris Chan sebagai Ketua DPRD Kota Solok. Karena ikut Pilkada Solok 2020, Yutris mengundurkan diri dan digantikan kader Golkar lainnya Nurnisma sebagai ketua.
Kini, Golkar Solok juga harus berjuang keras menatap Pileg 2024 karena Yutris Chan sudah menjadi ketua PAN Kota Solok. Sementara Wakil Wali Kota Ramadhani Kirana Putra yang juga pernah jadi anggota DPRD Kota Solok 2019 dari Golkar sebelum maju Pilkada, disebut-sebut sudah berkartu Partai NasDem. Sebuah perjuangan yang berat bagi Golkar di kota kecil itu.
Kini, dengan sisa Pemilu hanya sekitar enam bulan, Partai Golkar harus berbenah dan bersiap lebih baik. Setidaknya, dengan modal 71 anggota DPRD Kabupaten dan Kota, 8 Anggota DPRD Sumbar dan 2 Anggota DPR RI, Golkar bisa bergerak serentak. Apalagi, masih ada sejumlah kadernya yang menjadi kepala daerah Seperti Bupati Solsel Khairunas, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin, Bupati Pasaman Benny Utama dan Bupati Sijunjung Benny Yuswir.
Semua potensi itu harus digerakkan oleh Ketua DPD Golkar Sumbar Khairunas dan ketua DPD Golkar di Kabupaten dan Kota. Belum lagi kader-kader muda potensial. Andai saja Golkar kembali mengusung calon Presiden yang kurang dilirik Sumbar seperti Ganjar Pranowo, pelajaran 2019 cukuplah membuat Golkar lebih santai.
Jika berlabuh pada Prabowo Subianto, ada kemungkinan dapat membantu. Merapat ke Anies Baswedan bisa juga. Yang jelas, apapun yang terjadi dengan Ketum Airlangga dalam waktu dekat, para kader Golkar di Sumbar harus bersiap. Mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie pernah memberikan pencerahan yang baik, “Jangan katakan malam itu gelap, namun terangilah dengan lentera.” Kader-kader Golkar harus ingat dengan apa yang disampaikan bos media dan pengusaha kaya raya ini. (Wartawan Utama)
