PAYAKUMBUH, METRO – Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh telah melakukan pemecatan 3 orang pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang terlibat kasus korupsi dan perkarannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkhract).
Beberapa orang ASN yang terlibat kasus korupsi/koruptor itu tersandung berbagai kasus yang ada di beberapa dinas atau OPD di Kota Payakumbuh.
Selain di Kota Payakumbuh, kasus korupsi yang melibatkan PNS juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Pemecatan terhadap PNS koruptor sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Dalam SKB tersebut mereka meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
Kepala BKPSDM Payakumbuh, Yasrizal melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Pemberhentian, Dewi Mulia mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap tiga orang PNS yang terkait kasus Korupsi.
”Sampai Desember lalu telah ada tiga orang PNS di Payakumbuh yang telah Dipecat/diberhentikan karena tersandung kasus dugaan korupsi. Mereka dipecat karena kasusnya telah memiliki kekuatan hukum tetap,” terang Dewi Mulia, Senin (28/1) kepada awak media.
Mantan Lurah Daya Bangun itu juga menambahkan, pihaknya telah menjalankan SKB para menteri karena tidak ingin kepala daerah maupun instansi di Payakumbuh kena sanksi karena tidak menjalankan SKB itu.
“Kita telah menjalankan SKB tiga Menteri. Tentu kita juga tidak ingin kena sanksi karena tidak menjalankan SKB itu,” sebutnya. (us)
