Wali Kota Padang, Mahyeldi
A YANI, METRO–Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo berkeinginan agar Kota Padang menjadi kota sehat. Untuk mewujudkan itu dimulai dari lingkungan kerja. Pejabat di lingkup Pemko pun tidak boleh berbadan gendut.
”Pejabat Pemko tak boleh gemuk,” ujar Mahyeldi di kediamannya, beberapa waktu lalu.
Mahyeldi menilai, apabila pejabat dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko berbadan tambun, tentunya gerak tubuh akan lamban, tak bisa bergerak cepat dan gesit. ”Pejabat eselon yang gemuk supaya menguruskan badan lewat olah raga, lebih kurang seperti walikotanya ini,” kata Mahyeldi.
Disebutkan, pegawai yang rutin berolahraga akan memiliki fisik sehat dan kuat. Sehingga dapat memikul beban tugas negara yang cukup berat. ”Kuat fisik itu ditandai dengan kesehatan, upaya sehat tentunya dengan berolahraga. Untuk memikul beban tugas negara tak sederhana, harus cepat dan sehat,” tuturnya.
Olah raga memang sudah menjadi kebutuhan manusia. Warga diharapkan berolahraga untuk menjaga kesehatan. ”Dengan itu nanti Kota Padang menjadi kota sehat. Sehingga warganya sedikit yang sakit. Apabila warga sedikit yang sakit tentu biaya kesehatan berkurang dan biaya untuk itu bisa digunakan kepada yang lain,” tambah Mahyeldi.
Agar Kota Padang menjadi kota sehat, selain menerapkan pola hidup sehat lewat olah raga, Mahyeldi juga mengharapkan warga menerapkan kebersihan. ”Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, karena cara agar menjaga kesehatan warga lewat kebersihan,” terang Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, Padang tengah menuju kota sehat bebas sampah. Pada 1 Oktober nanti, Kota Padang akan terbebas dari sampah. Untuk mengawasi kebersihan di tiap sudut wilayah, wali kota menginstruksikan camat dan lurah untuk turun ke lapangan memantau warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
”Jika warga kedapatan buang sampah di luar kontainer, akan ditipiring,” ungkap wako.
Pemko juga telah memberikan kendaraan operasional khusus kepada seluruh lurah di Kota Padang. Kendaraan berupa sepeda motor itu digunakan untuk mengawasi warga sekitar. Tak hanya itu, lurah juga memperoleh tunjangan atau insentif yang besaran nilainya cukup relatif besar, yakni Rp 2,5 juta perbulan. ”Semua yang kita berikan itu untuk mengawasi kebersihan dan lainnya,” tukas Mahyeldi. (tin)
