Abu-abu Koalisi Parpol

Oleh: Reviandi

Isu ‘copras-capres’ masih panas. Masih ada peluang bongkar pasang koalisi. Meski calon Presiden yang terdeteksi masih tiga orang, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Sementara, hanya satu partai politik yang bisa mencalonkan pasangan Capres-Cawapres tanpa koalisi, yaitu PDI Perjuangan.

Meski bisa mengusung calon sendiri, PDIP masih belum berani mengumumkan siapa yang akan mendampingi calon Presiden Ganjar Pranowo. Bahkan, PDIP masih terlihat “genit” merayu partai yang telah menyatakan berkoalisi sejak awal. Diumumkan sejak 21 April 2023 lalu, Ganjar masih memilih siapa yang akan dijadikan pasangan. Pastinya setelah mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Seperti “merayu” Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan peluang menjadi Cawapres Ganjar. Akibatnya, koalisi Demokrat dengan NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sejak awal kurang adem, sempat memanas. Antara kader Demokrat dan NasDem sempat saling sindir.

Video AHY yang emosional karena sering terpojok dalam koalisi yang dimotori NasDem itu sempat beredar. AHY mulai bosan dengan isu yang menyatakan, Demokrat akan hengkang kalau Anies tak menjadikannya Cawapres. AHY malah mengeluarkan statemen berlawanan, apakah kalau Anies menjadikannya Cawapres, partai lain itu akan hengkang?

Kehebohan itu terus mencuat, sehingga Koalisi Perubahan yang disebut-sebut akan menjagokan Anies yang dianggap antitesa Jokowi itu sering disebut bubar. Kalau sering melihat media sosial dan konten-konten buzzer atau loyalis tertentu, koalisi tiga partai ini dianggap paling lemah. Karena dua partai, PKS dan Demokrat dianggap ngotot mencalonkan kadernya jadi Cawapres.

Sebenarnya ini tidak perlu jadi persoalan. Apalagi disebutkan sudah ada beberapa nama yang menolak menjadi pendamping Anies. Mulai dari Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Kofifah Indarparawangsa, anak Presiden Gusdur, Yenny Wahid dan lainnya. Tentu ini membuat Anies tak punya pilihan banyak lagi dan internal koalisi bisa disebut masuk radar.

Menariknya, koalisi yang dianggap solid sejak awal, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga bisa goyang akhir-akhir ini. Apalagi saat Ketua Umum PKB Muhaimin “Gus Imin” Iskandar disebut berpeluang digandeng oleh Ganjar Pranowo sebagai Cawapres. Koalisi PDIP-PKB disebut-sebut bisa saja terjadi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui partainya tertarik dengan tawaran ‘mahal’ dari PDIP itu. “Karena yang menyebut ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ibaratnya Sultan, pemenang Pemilu. Tentu jawabannya kita pasti meleleh ini kalau digodain,” katanya.

Jazilul menegaskan PKB punya kepercayaan diri karena di antara nama bakal calon wakil presiden Ganjar, Cak Imin adalah tokoh dengan pengalaman politik yang paling banyak. Tak hanya itu, partai yang dipimpinnya merupakan partai papan atas. “Kalau dilihat dari lima nama yang disebut oleh Mbak Puan, kalau dihitung dari rekam jejak pengalaman politiknya, enggak ada yang mengalahkan Pak Muhaimin Iskandar,” ucap Jazilul.

Tak mau kecolongan, Gerindra menegaskan meyakini rekan koalisinya PKB tidak akan berkhianat dan berpaling ke PDIP. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, komunikasi antara pihaknya dan PKB masih intensif. Selama komunikasi, kedua pihak masih saling menghargai dan percaya.

“Insya Allah tidak berpaling ke koalisi PDIP. Karena hubungan kami dengan PKB personalnya bagus, institusionalnya bagus, organisasinya bagus, di antara ketua umum, sekjen, masing-masing personel juga bagus. PKB pasti akan lebih memilih berkoalisi dengan pihak yang mau menerima ketua umumnya jadi calon Presiden atau Cawapres,” kata Muzani.

Banyak yang menduga, antara PKB dan Gerindra ini hanyalah dramatisir semata. Agar Gerindra segera mengumum­kan Cawapresnya, dan itu adalah Cak Imin. Meski sejak awal, PKB tidak terlihat begitu ngotot memastikan Cak Imin yang diusung. Dari awal dua partai dan dua ketum, Prabowo dan Muhaimin baru sepakat soal Capres yaitu Prabowo Subianto. Pen­dam­pingnya, akan dibicarakan lebih lanjut.

Bahkan, saat ada sejumlah partai yang menyebut berpeluang berkoalisi dengan Gerindra, para petinggi PKB langsung memberikan Batasan. Kalau ada yang baru datang, tentu harus menghargai yang telah duluan dalam koalisi, yaitu PKB. Hal ini menyatakan, PKB sangat berharap koalisinya dengan Gerindra berlanjut, apalagi menjadikan Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres. Partai lain dianggap sebagai pelengkap koalisi saja, atau tepatnya memperkuat koalisi.

Sebenarnya, ada satu koalisi lagi yang disebut-sebut sudah bubar dan sering menjadi bahan olok-olok jelang Pilpres. Yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangu­nan (PPP). Sayangnya, koalisi ini tidak memilki calon kuat untuk di­ja­dikan Capres, seperti koalisi lain atau PDIP.

Para ketua partai, Airlangga, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan M Mardiono dianggap masih terlalu medioker untuk maju, bahkan masih di papan bawah. Terakhir, PPP dianggap menarik Sandiaga Uno dari Gerindra untuk dijadikan Capres. Tapi hal itu terbantahkan dengan deklarasi PPP pada April 2023 yang menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Saat Sandiaga resmi jadi kader PPP pun, namanya tidak mendekati atau menggeser Ganjar dari PPP.

Tinggallah PAN dan Golkar yang tentu saja tidak akan bisa mengusung pasangan calon sendiri karena kurang syarat, baik 25 persen suara atau 20 persen kursi DPR RI sesuai syarat presidential threshold (PT). Dua partai ini cenderung terlihat sedang merapat kesana-sini untuk mendapatkan jalur baru menuju Pilpres. Wacana duet Airlangga-Zulhas yang sempat diapungkan juga telah dibungkus dengan rapat.

PAN memang disebut-sebut telah hampir memastikan mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar apalagi Anies. Namun, dari informasinya dan cukup sering terdengar di berbagai media, PAN akan mendukung Prabowo andai Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadikan Cawapres. Entah apa pula deal-dealan PAN dengan Erick Thohir yang disebut-sebut juga telah punya jalur dengan PKB.

Sementara Golkar, kini malah sibuk menyelesaikan masalah internal mereka. Pascamencuatnya rencana Munaslub Golkar dengan menggulingkan Airlangga Hartarto. Apalagi, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga sekarang sedang tersangkut kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kejaksaan Agung. Jadi, soal Pilpres bisa jadi bukan utama bagi Golkar saat ini. Apalagi tak ada kader murni Golkar yang bisa dianjungkan hari ini.

Sekarang, waktu pendaftaran Capres tinggal beberapa bulan saja. Kemungkinan siapa yang akan didaftarkan partai politik atau koalisi ke KPU akan menunggu waktu-waktu terakhir. Sama seperti Pilpres sebelum-sebelumnya dan otak-atik pasangan calon, koalisi partai dan lainnya masih akan semakin cair.

Karena tak ada calon yang benar-benar dominan hari ini. Waktu yang tersisa bisa menjadi bahaya bagi calon dan partai, karena semua masih bisa terjadi. Semua harus hati-hati, apalagi hanya sekadar Capres. Seperti disampaikan jurnalis senior Najwa Shibab, “Karena menang Pilpres hanya kerja pertama, memperbaiki negerilah yang jadi tugas utama.” Kita sepakat, negeri ini harus terus diperbaiki, terlepas banyak yang puas dengan kinerja pemimpin tertinggi. (Wartawan Utama)