JAKARTA, METRO–KPK menggelar riset terkait politik uang pada Pemilu 2019. Hasilnya, sebanyak 72 persen narasumber, di mana mayoritasnya perempuan, mengaku menerima politik uang.
“Dari sekian pemilih itu di 2019 lalu, 72 persen menerima politik uang. Kalau dibedah lagi, 82 persen perempuan yang menerima,” kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Jumat (14/7).
Wawan mengatakan itu dalam paparannya dalam acara peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Adapun dari angka itu, didominasi oleh perempuan berusia 36-50 tahun. Sedangkan sisanya perempuan usia di bawah 36 tahun atau di atas 50 tahun. “Kalau kita bagi lagi, dari 82 persen tadi, itu 60 persen usia 36-50 tahun. Mungkin ibu-ibu atau emak-emak,” tuturnya.
“Sisanya usia di bawah 36, atau di atas 50 tahunan. Ini adalah hasil dari kajian kami,” tambahnya.
Dia mengatakan ada tiga alasan mengapa masyarakat menerima politik uang, yaitu ekonomi, faktor tekanan pihak lain, serta ketidaktahuan. Atas kondisi itu, KPK melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah politik uang. KPK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menolak politik uang.
“Oleh sebab itu bapak ibu sekalian, dari data-data yang ada sekalian, maka KPK berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi dan kampanye politik antipolitik uang yang secara masif,” sebutnya.
Dalam kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ kali ini, KPK menjadikan ibu-ibu sebagai target utama edukasi antipolitik uang. Target selanjutnya adalah pemilih muda yang jumlahnya akan mendominasi pemilu selanjutnya.
“Kami laporkan target audiens tolak pokitik uang ini, berdasarkan data-data ada ibu-ibu tadi. Usia 35-50 tadi. Kemudian ada pemilih muda. Karena kita tau dari data KPU, pemilih muda ada 55 persen,” sebutnya.
Adapun dalam peluncuran kampanye itu dihadiri pula oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Hadir pula sejumlah perwakilan partai politik dan sejumlah lembaga lainnya. (*/rom)
