AGAM, METRO–Persoalan Danau Maninjau yang kini lagi tercemar, kembali direspon pemerintah pusat melalui Kemenkomarves RI. Sebagai komitmen dalam penyelamatan danau yang berlokasi di Kabupaten Agam itu, Kemenkomarves RI berkunjung langsung ke daerah tersebut, Selasa (11/7).
Bupati Agam diwakili Sekdakab Agam, Edi Busti mengatakan, persoalan Danau Maninjau ini sudah menjadi perbincangan bersama yang hingga kini belum kunjung usai.
Danau ini katanya, menjadi salah satu danau prioritas nasional, yang akan diselamatkan dan program unggulan di Kabupaten Agam. “Status danau ini sudah hipertropik, bahkan airnya tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Tidak hanya itu, berbagai jenis ikan endemik mulai langka di Danau Maninjau, akibat kurangnya oksigen dampak pencemaran yang terjadi.
Menurutnya, pencemaran ini terjadi akibat sisa pakan ikan menumpuk yang menjadi sedimen di dasar danau dan lainnya. “Sesuai pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 23 ribu petak KJA di Danau Maninjau. Jumlah ini jauh melebihi daya tampung yang hanya 6 ribu petak,” sebutnya.
Dikatakan, berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk penyelamatan danau itu, termasuk penarikan KJA yang tidak berfungsi dari danau. “Bicara KJA yang jumlahnya jauh lebihi daya tampung danau, kita berencana lakukan zonasi. Tapi zonasi kewenangan siapa, karena ini prioritas nasional,” ujarnya.
Dalam upaya penyelamatan danau ini katanya, pemerintah pusat harus satu komitmen dengan daerah. Tanpa dukungan dari pusat mustahil persoalan ini bisa diatasi. “Semoga dalam pertemuan ini bisa melahirkan solusi terbaik, dalam penyelamatan danau yang menjadi episentrum perekonomian masyarakat,”tuturnya.
Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Budidaya Kemenkomarves, Rahmad Mulianda mengatakan, pertemuan kali ini bukan hanya bicara rencana tapi juga eksen di lapangan. “Jangan ditunggu lama-lama, langsung eksen saja seperti apa, kapan dilaksanakan dan berapa persen KJA ditarik untuk tahap awal ini,”sebutnya.
Dikatakan, Pemkab Agam harus “full power” di lapangan dalam melaksanakannya, dan diharapkan TNI dan Polri juga ikut mendampingi. (pry)
