TANAHDATAR, METRO – Hari pertama pelaksanaan Musrenbang dihadiri, Ketua DPRD Tanahdatar Anton Yondra di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, di Gedung Serba Guna, Kamis (24/1). Di kesempatan itu juga dihadiri Staf Ahli Bupati Zulkifli SR sebagai ketua tim pembinaan musrenbang Kabupaten Tanahdatar, sejumlah anggota DPRD, Camat Sungai Tarab Riswandi, Wali Nagari se Kecamatan Sungai Tarab, Ketua KAN, BPRN serta unsur nagari.
Wali Nagari Kumangoi Iis Zamora Putra menyebutkan, Nagari Kumango terdiri dari 2 jorong. Program pembangunan akan diusahakan bersifat adil, untuk dilaksanakan di dua jorong itu tanpa ada perbedaan, namun tentu juga mengedepankan skala prioritas.
Ia mengatakan, Musrenbang merupakan langkah nyata untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan prioritas yang ingin dicapai dan dilaksanakan yang berujung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Kumango.
Ketua Tim II Pembinaan Musrenbang Kabupaten Tanahdatar Zulkifli SR mengatakan, Pelaksanaan Musrenbang sebagai langkah tindak lanjut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanahdatar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
“Hari ini merupakan hari awal pelaksanaan beberapa Musrenbang Nagari di Tanahdatar,” kata Zulkifli.
Musrenbang Nagari merupakan tahap 1 dari 13 tahap pelaksanaan Musrenbang, dimana muara akhirnya pada langkah 13 adalah pelaksanaan APBD pada januari tahun 2020 nanti. Diharapkan Musrenbang Nagari mempertimbangkan segala aspek serta prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari, sehingga program pembangunan memang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, ucapnya.
Dikesempatan itu Ketua DPRD Anton Yondra mewakili 8 anggota DPRD yang hadir menyampaikan dukungan dan ucapan selamat melaksanakan Musrenbang.
“Laksanakanlah Musrebang dengan mengedepankan skala prioritas pembangunan di Nagari dan anggota DPRD akan membantu dengan program yang diberi nama dana Pokok Pikiran (Pokir),” kata Anton.
Namun yang perlu diketahui adalah dana pokir sebenarnnya bantuan khusus keuangan nagari, yang perencanaannya berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD bukan dana langsung yang diberikan kepada masyarakat, namun berupa program pembangunan yang dirancang dan dikelola atas hasil reses atau kunjungan lapangan.
Anggota DPRD selalu mendukung hasil Musrenbang Nagari, namun tentunya juga harus melewati 13 tahap yang disampaikan ketua tim Musrenbang Kabupaten, pungkasnya. (ant)
