OLAHRAGA

Wakili Presiden Jokowi, Menpora Dito Buka Kongres KOI 2023

0
×

Wakili Presiden Jokowi, Menpora Dito Buka Kongres KOI 2023

Sebarkan artikel ini
BUKA KONGRES—Menpora Dito Ariotedjo membuka Kongres Komite Olimpiade (NOC) Indonesia di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta.

JAKARTA, METRO–Menpora Dito Ariotedjo membuka Kongres Komite Olimpiade (NOC) Indonesia di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Dalam sambutannya pria kelahiran 25 September 1990 itu mengungkapkan terima kasih kepada kepe­ngurusan NOC Indonesia yang lama.

Tercatat di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari, KOI mampu memastikan Indonesia tampil di event-event akbar mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Menpora yang mewakili Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa KOI telah melakukan kolaborasi hebat dengan beberapa organisasi seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca Juga  PB Mahmuda Cetak Pebulutangkis Berprestasi

Kolaborasi itu diharapkan terus dilakukan untuk nantinya membangun prestasi olahraga Indonesia yang lebih baik lagi.

“KOI diharapkan selalu bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sehingga prestasi olahraga Indonesia dapat terus berkembang di level dunia.”

“Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Olahraga Nasional diperlukan dalam hal ini agar pengiriman kontingen lebih terukur dan efisien,” ungkap Menpora Dito.

Ke depannya Komite Olimpiade Indonesia diha­rapkan bisa mitra pemerintah dalam membangun Data Base of National Athletes bersama dengan KONI, Federasi Nasional, dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga  Resmi jadi Pelatih Baru Benfica, Mourinho Jalani Debut Eropa Hadapi Mantan Club Chelsea

KOI juga akan membantu pemerintah dalam melaksanakan perintah UU Keolahragaan. “Sinergitas KOI dan KONI juga sangat diharapkan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian sengketa cabang olah­raga.”

“Komitmen bersama dalam hal ini, sangat dibu­tuhkan demi keberlangsungan pembinaan Atlet-atlet Indonesia. Ke depan, amanat UU tentang satu lembaga penyelesaian sengketa juga harus segera dijalankan,” pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. (jpnn)