Wako Pariaman Mukhlis R menerima cendera mata dari mantan rektor Unand Prof Marlis Rahman yang juga mantan gubernur Sumbar.
PARIAMAN, METRO–Wali Kota Pariaman H Mukhlis R menyatakan, alam dan lingkungan penting dalam mendukung kepariwisataan. Berdasarkan hal itu, Pemko Pariaman konsen untuk memanfaatkan lingkungan dan alam yang ada sebagai pariwisata atau pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism).
”Kita komit memajukan sektor pariwisata. Sehingga program membasmi angka kemiskinan di kota semakin terwujud sebagaimana diharapkan semua pihak,” kata Mukhlis R saat acara kampanye dan sosialisasi lingkungan hidup dan kehutanan, di Balaikota Pariaman, kemarin.
Acara yang diadakan Pusat Pengendalian Pembangunan EkoRegion Sumatera (P3ES) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini dihadiri langsung oleh Kepala P3ES Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Amral Fery.
Katanya, Pemko menyambut baik kegiatan yang dilakukan P3E Sumatera di Pariaman. Karena dari 145 kabupaten dan kota di Sumatera, Pariaman bisa terpilih sebagai salah satu daerah tempat pelaksanaannya.
Mukhlis R juga mengingatkan kepada peserta agar kegiatan ini bukan hanya formalitas belaka, tetapi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wako juga mengharapkan agar masyarakat dapat menciptakan kesadaran untuk menjaga kebersihan dimulai dari anak sampai ke orang dewasa, sehingga peran masyarakat dalam mengelola kebersihan dan sampah di lingkungannya dapat terwujud.
Kemudian, sesuai dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2014-2019 yang harus dijabarkan di tingkat provinsi dan daerah dalam RPJMD. “Mulai dari target universal access, yang terdiri dari target 100 parsen pelayanan air minum layak, 0 persen kawasan kumuh dan 100 parsen pelayanan sanitasi layak, di mana Kota Pariaman telah menjabarkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018,” katanya.
Sebagai salah satu bentuk komitmen pemko katanya, telah ditetapkan beberapa target di sektor AMPL. Antara lain 1 buah IPLT untuk skala Kota Pariaman, meningkatnya cakupan pelayanan persampahan dari 27 persen menjadi 70 persen pada tahun 2017, serta penyediaan TPAS dengan sistem Sanitary Landfill (luas 5 hektare), mengurangi luas daerah genangan dari 13,75 persen menjadi 3,75 persen.
Namun, adanya perbedaan basis data cakupan sektor AMPL yang berasal dari beberapa institusi terkait sebagaimana dilaporkan tadi, menjadi kendala dan hambatan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan target universal access.
Salah satu fakta yang ditemui adalah perbedaan data cakupan sektor air minum pada tahun 2013, di mana menurut Dinas Kesehatan akses air minum mencapai 82,32 persen. Dedangkan menurut Dinas Pekerjaan Umum (PU) cakupan air minum hanya berkisar 32 persen. Dan, menurut Badan Pusat Statistik jumlah ini berkisar 34 persen.
Hal ini disebabkan karena definisi dan metode yang digunakan oleh masing-masing institusi berbeda-beda. Dengan demikian, ketersediaan database yang terintegrasi dan disepakati bersama.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelibatan segenap unsur terkait dalam penyediaan basis data yang valid dan terintegrasi, melalui pengelolaan data AMPL berbasis rumah tangga di 4 kecamatan.
Sementara itu, Kepala P3ES Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Amral Fery, mengatakan acara ini bertemakan infrastruktur hijau yang mana diinisiasi oleh anggota DPR RI dari Komisi VII.
Amral Fery juga mengatakan perlunya kesadaran bersama dalam pengelolaan lingkungan yang ada, sehingga terjadinnya bencana kabut asap yang melanda daerah Riau, Jambi dan Palembang yang mengakibatkan polusi udara dalam tingkat membahayakan.
”Selain itu juga kita mendapat komplain dari negara tetangga Malaysia dan Singapura, yang saat ini terkena imbas kabut asap,” tambahnya. (efa)
