PADANG ARO, METRO–Pemerintah pusat telah menetapkan persoalan stunting menjadi program prioritas nasional dan menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada tahun 2024 nanti. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka pengentasan stunting di Solok Selatan. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dr. Pandewal, upaya yang dilakukan salah satunya adalah intervesi spesifik kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, kepada anak usia sekolah serta kepada remaja dan usia produktif.
Intervensi tersebut meliputi pemberian suplemen asam folat, kalsium dan zat besi kepada ibu hamil, edukasi ASI ekslusif, pemantauan pertumbuhan dan pemberian suplemen kepada bayi dan balita, bulan imunisasi anak sekolah, serta pemberian tablet tambah darah dan zat besi kepada remaja dan usia produktif. “Untuk pemberian tablet tambah daerah dan zat di sekolah-sekolah di Solsel, per Juni 2023 telah sampai di angka 75 persen,” ungkap Pendewal dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Bappeda, Senin (26/6).
Kesempatan yang sama Kepala DP2KB & P3A, dr. Erawati mengatakan upaya pencegahan stunting di Solok Selatan adalah menggiatkan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan pendampingan Bayi Dua Tahun (BADUTA).
Data pada Aplikasi Elsimil Semester I atau per Juni 2023, telah dilakukan pendampingan sebanyak 2.989. Dengan rincian pendampingan calon pengantin sebanyak 135, ibu hamil sebanyak 855, ibu pasca persalinan 879 dan 1.120 bayi dua tahun. Dalam Rakor ini juga terungkap data kecamatan yang melakukan pendampingan terendah Kecamatan Sangir sebanyak 313, dan Sangir Batang Hari sebanyak 332 dan terbanyak melakukan pemdampingan adalah di Kecamatan Sungai Pagu sebanyak 619.
Dalam Rakor juga disepakati beberapa upaya bersama dalam pengentasan stunting diantaranya meningkatkan kegiatan Posyandu bersama- sama jorong dan pihak nagari. Untuk anak beresiko stunting dari keluarga miskin/tidak mampu agar difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah (PKH, BPNT), kartu BPJS kesehatan oleh dinas terkait.
Kemudian untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi bersama secara periodik dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader KB, dan kader BKB, meningkatkan pemberian PMT saat Posyandu. Rakor ini dihadiri seluruh stakeholder Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Solok Selatan dan unsur terkait lainnya. (ped/rel)
