Prevalensi Stunting di Tanahdatar Turun

TANAHDATAR, METRO–Stunting atau kurang­nya asupan gizi sehingga mengganggu pertumbuhan anak menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Untuk Sumatra Ba­rat angka Prevalensi Stunting atau jumlah stunting mencapai terjadi kenaikan, sedangkan Tanah Datar mampu menurunkan angka tersebut

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat membuka Pelatihan Kader Pembangunan Ma­nusia (KPM) dalam rangka Percepatan Penurunan Stun­ting se Kabupaten Ta­nah Datar, Rabu (21/6), di aula kantor Bupati di Paga­ruyung.

“Tahun 2023 Angka pre­valensi Provinsi Sumbar naik 1,9 persen menjadi 25,2 dari tahun sebelum­nya, sedangkan Tanah Datar turun dari 21,5 persen menjadi 18,9 persen dia­wal tahun 2023 ini,” sampai Eka.

Dikatakan Bupati Eka Putra, stunting bukanlah perkara sepele, karena berdasarkan riset Bank Dunia, stunting juga bisa mengakibatkan kerugian ekonomi dimana di Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp.300 triliun sampai Rp.1.210 triliun per tahun.

“Stunting menghambat potensi transisi demografis dan intelejensi yang juga mampu menjadi ancaman masyarakat di Nagari, ka­rena itu Wali Nagari dan KPM memiliki peranan yang sangat penting dalam menurunkan angka stun­ting di Tanah Datar,” sampainya.

KPM ini, tambah Bupati, merupakan kader yang dibentuk dari masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pemba­ngunan manusia di Nagari termasuk penanganan per­masalahan stunting.  “KPM sebelumnya menjalankan tugasnya tentu­nya akan diberikan bekal melalui pelatihan dan juga penjelasan tentang pen­tingnya penurunan stun­ting,” kata Eka Putra

Nagari juga memiliki peranan sangat penting, kata Eka lagi, karena Nagari sudah melakukan anggaran untuk penanganan stunting melalui APB Nagari yang telah diatur da­lam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.

“Terima kasih atas du­kungan Wali Nagari terhadap penanganan stun­ting ini di Nagari masing-masing termasuk menganggarkan biaya untuk pe­nanganan dan penurunannya, dan juga Saya sampaikan apresiasi kepada KPM atas dedikasi dan kerja kerasnya bersama pihak lainnya,” tukasnya.

Sebelumnya Sekretaris Dinas PMDPPKB Heru Rahman menyampaikan, KPM merupakan kader yang membantu Pemerintahan Nagari dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan Sumber Da­ya Manusia di Nagari atau desa.  “KPM berasal dari masyarakat nagari setempat yang sudah berpe­ngalaman sebagai kader Posyandu, guru PAUD atau kader kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik,” sampainya.

Untuk pelatihan hari ini, tambah Heru, yang direncanakan dihadiri 75 KPM dan 75 Wali Nagari bertujuan meningkatkan peran KPM yang terdidik dan terlatih untuk mewujudkan konvergensi pencegahan stunting di nagari.

“Secara khusus kegiatan ini bertujuan mengelola kader PKM dalam memfasilitasi konvergensi pen­cegahan stunting melalui pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Dengan menghadirkan nara­sumber dari Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, PMDPPKB serta Satgas Stunting Tanah Datar,” pungkasnya. (ant)