PESSEL METRO–Kepala Bappeda Litbang, Kabupaten Pesisir Selatan Hadi Susilo mengajak peran aktif sektor dunia usaha, kepala OPD ( pribadi) dan anggota DPRD Pesisir Selatan, serta seluruh pihak terkait lainya dalam penanganan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan.
Tidak adanya anggaran khusus melekat pada pemerintah daerah, Pesisir Selatan melalui OPD. Maka, setiap kepala perangkat dinas ( pribadi) bisa mengakomodir kebutuhan penderita stunting sesuai kemampuan. Dengan asumsi Rp200 ribu per anak per bulan.
Maka keberadaan Bapak Angkat Asuh Stunting (BAAS) yang melibatkan pejabat perangkat daerah.BUMN dan BUMD penting dalam mendukung nya. Baru ada 110 BASS, dari 330 BASS.
” Sampai saat ini baru satu pihak BUMN PLTMH Dempo Balai Selasa dukung penanganan stunting di Kabupaten Pessel Rp.30 juta pertahun,” tegas Kepala Bappeda Litbang, Kabupaten Pesisir Selatan Hadi Susilo.
Diterangkan Hadi Susilo, survei nasional di Pesisir Selatan periode 2023 mencapai 2.314 kasus 29,8 persen dari total jumlah anak di daerah itu atau meningkat 4,6 persen jika dibandingkan 2022 yang 25,2 persen.
Dari jumlah itu hanya 470 kasus yang merupakan anak keluarga kurang mampu dan sisanya berasal dari anak keluarga mampu. Dari sisi usia, 795 kasus adalah anak 0-24 bulan dan 1.519 kasus dengan rentang usia 24-59 bulan.
” Kita telah menyusun sejumlah strategi guna menekan kasus stunting melalui Bapak Angkat Asuh Stunting (BAAS) yang melibatkan pejabat perangkat daerah,” ucap nya.
Lebih lanjut, optimis, upaya dan dukungan dari semua pihak bisa melepaskan Pesisir Selatan dari kasus stunting.( Rio)
