JUANDA, METRO – Kenaikan harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang pengguna jasa transportasi darat seperti, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan rute Padang-Jakarta mengalami peningkatan hingga 70 persen dalam dua pekan terakhir.
“Kalau melihat dari data penumpang ada peningkatan dari Januari 2019, dengan peningkatan hingga 70 persen dibandingkan sebelumnya,” kata Kepala Staf perusahaan bus PT Naikilah Perusahaan Minang (NPM) Perwakilan Padang, Heru Wanda, Selasa (22/1).
Heru mengatakan, dengan meningkatkan jumlah penumpang tersebut, pihak perusahaan menambah keberangkatan bus. Sebelumnya, dalam sehari pihak NPM memberangkatkan dari Sumbar setidaknya tiga atau empat unit bus. Dengan rincian dua bus AC dan dua bus ekonomi.
”Sedangkan saat ini, dalam sehari kita memberangkatkan hingga tujuh unit dari kelas AC dan ekonomi,” kata Heru lagi.
Pendapat yang tak jauh berbeda disampaikan agen transportasi bus NPM, Andrian. “Biasanya dalam satu hari ada dua sampai tiga angkutan, itu pun jumlah sewa sekitar 20 orang. Sekarang sampai 30 bahkan lebih jumlah penumpang yang berangkat menggunakan jasa NPM,” kata Andrian.
Seharusnya, menurut Andrian, pemerintah membuat undang-undang terkait batas rendah harga tiket pesawat. Sehingga dengan begitu, antar angkutan udara dan angkutan darat sama-sama diuntungkan.
”Ini perdagangan, pemerintah tidak bisa menetapkan harga, namun begitu harus ada undang-undang yang mengatur harga tiket untuk batas rendah. Kalau harga tiket pesawat di bawah Rp1 juta, angkutan darat tidak bisa hidup. Penumpang lebih cenderung memilih angkutan udara,” sebut Andrian.
Wagub Kesal
Pada sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan, kekesalannya terhadap kenaikan harga tiket pesawat, terutama maskapai Garuda Indonesia. Pasalnya, kenaikan harga tiket itu juga ikut menghambat perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Garuda sudah keterlaluan sekali. Jika harga tiketnya tidak diturunkan kita tidak pakai Garuda lagi, apalagi biaya perjalanan dinas ASN terbatas,” ujar Nasrul.
Kekesalan Nasruyl ini bukan untuk memboikot, tapi meminta maskapai Garuda Indonesia menurunkan harga tiket. Sebab, standar biaya perjalanan dinas ASN tidak mencapai sesuai harga tiket, dikhawatirkan kegiatan kedinasan tidak berjalan dengan baik.
”Misalnya biaya perjalanan dinas Golongan III maksimal Rp2,9 juta pergi-pulang (PP), sedangkan tiket ke Jakarta saja Rp2 juta, terus siapa yang mau nombok? Kalau saya cari tiket murah saja asal sampai dan selamat,” ungkap Nasrul.
Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara, akibat naiknya harga tiket jumlah pengguna jasa angkutan udara di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menurun drastis hingga mencapai 3.000 orang perharinya.
Sementara berdasarkan pengecekan harga tiket pesawat Garuda pada Selasa siang di salah satu situs daring, untuk rute Jakarta-Padang kelas ekonomi keberangkatan pada 22 Januari 2018, harga tiket masih Rp1.735.000. (mil)
