PADANG, METRO – Sempat mangkrak, akibat tidak tuntasnya proses pembebasan lahan oleh Pemko Padang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar kembali melanjutkan pembangunan pengendalian banjir Batang Lurus dan Maransi di Kota Padang.
Kepala Dinas PSDA Sumbar, Rifa Suriani mengatakan, pada 2019 ini, dialokasikan anggaran senilai Rp5 miliar untuk kegiatan pembangunan pengendalian banjir tersebut. Menurutnya, yang akan mulai dikerjakan pembangunannya baru pengendalian banjir di Batang Lurus.
”Jika pembangunan pengendalian banjir ini sudah selesai, maka dapat mengatasi banjir yang biasanya selalu merendam komplek Balai Kota Padang di Aiapacah,” sebut Rifda Suriani, kemarin.
Belajar dari pengalaman tidak tuntasnya proses pembebasan lahan selama ini terang Rifa, maka pengerjaan pengendalian banjir dilaksanakan dengan sistem kontrak tahun tunggal. Tujuannya agar anggaran dapat digunakan dengan efektif. Jika dilakukan dengan tahun jamak, sementara pembebasan lahan belum semuanya tuntas.
“Untuk pembangunan, kita masih menunggu pembebasan lahan. Jika lahannya tuntas kita bisa kerjakan dengan cepat,” harapnya.
Rifa menambahkan, jika pengerjaan pada 2019 tuntas, diperkirakan kontruksi sudah sampai pada jalan Bypass Aiapacah. Meski begitu, pembebasan dapat dilakukan hingga satu kilometer arah timur Jalan Bypass.
“Kalau Pemko Padang bisa membebaskan sepanjang 1 km lagi di sisi timur Bypass, akan kita lanjutkan pengerjaan. Selain persiapan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA), pengerjaan itu diharapkan mengatasi banjir yang selama ini merendam SMP 27 Padang,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada anggaran 2018, Pemprov Sumbar juga telah mengalokasikan anggaran senilai Rp8 miliar untuk kontruksi pengendalian banjir.
Pengendalian Banjir
Pada 2019 ini, Dinas PSDA Sumbar memperoleh anggaran total Rp131,8 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah itu, sebanyak Rp56,3 miliar untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
Selain Batang Lurus dan Maransi, anggaran itu juga untuk pengerjaan sejumlah pengendalian banjir lainnya. Diantaranya, Batang Indropuro (Pesisir Selatan) senilai Rp3 miliar, Batang Palangki (Sijunjung) senilai Rp2,1 miliar.
Selanjutnya, penguatan tebing Batang Agam senilai Rp3 miliar, Batang Sinamar Rp3 miliar dan Batang Palangai (Pesisir Selatan) senilai Rp2 miliar. Di Solok ada Batang Sumani senilai Rp3,2 miliar dan di Solok Selatan Batang Pasimpai senilai Rp2 miliar.
”Anggaran kita tahun ini tidak banyak, dari rencana kerja Rp300 miliar diajukan, anggaran kita hanya Rp131 miliar. Karena ada sejumlah kebutuhan lainnya di dari APBD,” ungkapnya. (fan)
