PADANG, METRO–Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menimbulkan dampak kerusakan di kawasan sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Asben Hendri didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Teguh Ariefianto mengungkapkan, tidak hanya bisa merusak kualitas air sungai, aktivitas tambang juga telah menyebabkan kerusakan pada sepadan sungai, akibat pengerukan sungai. “Bagian yang dikeruk berdampak terjadinya morfologi pada sepadan sungai. Karena membentuk bukit-bukit tumpukan hasil galian,” terang Asben Hendri, Selasa (16/5) di ruang kerjanya.
Terkait dampak kualitas air di sungai Batang Pasaman itu, diakuinya saat ini hasil pengujian sampelnya belum keluar. Namun, karena sampel yang didapatkan waktu penertiban tidak ada aktivitas tambang, tidak tertutup kemungkinan hasil pengujian sama dengan kualitas air saat itu. “Lain halnya sampel diambil waktu ada aktivitas tambang menggunakan bahan merkuri. Air yang bisa keruh akibat aktivitas tambang tentu bisa berdampak terhadap kualitas airnya,” ungkap Asben Hendri.
Asben Hendri mengakui, selain di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasbar, aktivitas PETI juga marak di daerah lainnya di Sumbar. Seperti di Sijunjung, Sawahlunto, Solok Selatan (Solsel) dan Dharmasraya. “Daerah ini akan menjadi perhatian serius kita ke depan,” tegasnya.
DLH Provinsi Sumbar menurutnya, melakukan kordinasi lebih intern menyikapi maraknya PETI di beberapa daerah di Sumbar. Setelah penertiban di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Tim Mabes Polri bersama Polda Sumbar membentuk forum komunikasi dan informasi melalui group WhatsApp (WA). Dengan adanya kordinasi ini, diharapkan penertiban tidak kucing-kucingan. Tetapi perlu ada upaya pengawasan berkelanjutan.
Setelah penertiban tersebut, Tim Mabes Polri juga meminta pemerintah daerah menginventarisir tambang emas yang memiliki izin dan tidak berizin di Sumbar. Kemudian hasilnya nanti dikordinasikan kepada Dinas ESDM Provinsi Sumbar. Termasuk kordinasinya terkait Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). “Karena untuk izin tambang ini di pusat. Sementara pemanfaatan sungainya harus ada izin teknis dari daerah. Jadi butuh waktu yang panjang untuk mengurus izin tambang ini,” tegasnya.
