SIMPANGBENTENG, METRO – Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar menandatangani perjanjian kerjasama tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh tahun 2019, Jumat (11/1) di salah satu RM di Kota Payakumbuh.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Ryaan Abdullah Putra mengaku optimis tahun ini dua daerah masing-masing Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota bisa mencapai UHC. Meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi terutama dalam mengajak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
”Tantangan masih ada. Terutama dalam masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kemudian kedepan masyarakat harus mendapatkan akses pelayanan yang baik. Tentu kita optimis bahwa daerah yang menjadi wilayah kerja BPJS Kesahatan Cabang Payakumbuh tahun ini bisa mewujudkan UHC,” terang Ryaan Abdullah Putra disela-sela penandatanganan perjanjian kerjasama dengan tiga daerah.
Ditambahkan Ryaan Abdullah Putra, untuk Kota Payakumbuh dari seluruh jumlah penduduknya 95 persen sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan sudah mendapatkan predikat UHC. Sedangkan untuk Kabupaten Limapuluh Kota baru 70,75 persen penduduknya terkaver program JKN-KIS. Untuk Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 78,8 persen masyarakatnya mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS.
”Dengan adanya program JKN-KIS ini tentu masyarakat tidak resah atau cemas lagi untuk berobat saat sakit. Dan kita akan terus meningkatkan akses pelayanan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat peserta JKN-KIS. Termasuk bagi anak yang baru lahir nanti juga akan terkaver program JKN-KIS,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, Elzadaswarman, pada kesempatan itu menyebut bahwa prinsip Walikota Payakumbuh H.Riza Falepi adalah tidak ada lagi masyarakat Payakumbuh yang tidak terkaver program JKN-KIS.
”Pimpinan kami punya prinsip tidak ada masyarakat Payakumbuh yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Pemerintah kota berapapun masyarakat Payakumbuh sakit menjadi miskin akan memberikan jaminan kepada masyarakat. Kita juga minta kepada BPJS Kesehatan jika ada keluhan dari kami harus bersedia memberikan pelayanan,” pinta Kadis Kesehatan Payakumbuh dihadapan Kepala BPJS Kesehatan Ryaan Abdullah Putra dan Kepala Dinas Sosial tiga daerah.
”Kami tidak seperti Payakumbuh, kami tidak punya dana yang banyak seperti Payakumbuh. Kita mengambil dari BAZ untuk membayar premi dan yang insedentil. Sehingga semua masyarakat kita terlayanan. Dan kita akan belajar kepada Payakumbuh sehingga bisa UHC. Kita terus berusaha untuk mecapai itu,” sebut Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar, Yesrita.
Yesrita menyebut dan meminta agar sosialisasi pentingnya BPJS Kesehatan kepada masyarakat harus terus digencarkan oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. “Perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu, menjadi tahu. Sebab ada asumsi dimasyarakat ‘kalau tidak sakit mengapa kita bayar’. Padahal dalam sistim JKN-KIS itu saling tolong menolong, sakit atau tidak sakit tetap membayar,” sebutnya.
Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota diwakili Edison, “Ombo yang paling buncit, rendah. Tapi berbagai upaya sudah kita lakukan. Kita terus lakukan sosialisasi. Tapi lumayan dari 60 persen ke 70 persen jumlah penduduk yang terkaver JKN-KIS. Sekarang masih banyak permasalahan. Salah satu yang berkembang di masyarakat ”Ambo Ndak sakik do tapi mambayia juo. Tapi ambo cucu ambo mulai dari lahir sampai dirawat ditanggung BPJS Kesehatan. Kalau ditotal biayanya mencapai 20 jutaan tapi berkat BPJS semuanya gratis,” sebutnya disambut tepuk tangan dari peserta yang hadir.
Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri perjanjian kerjasama disamping ditandatangani oleh Dinas Kesehatan juga ditandatangani kerjasama dengan Dinas Sosial. Meski masih banyak jumlah masyarakat daerah diperbatasan Sumbar-Riau itu yang belum terkaver program JKN-KIS, namun kedua instansi ini terus mensosialisasikan pentingnya program JKN-KIS. (us)
