AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam menggandeng Kejaksaan Negeri Agam dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara diruang lingkup Pemkab Agam.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan Bupati Agam, Andri Warman dengan Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Burhan, di aula Kantor Bupati Agam, Senin (24/10).
Bupati Andri Warman mengaku bangga bisa bekerjasama dengan Kejari Negeri Agam, dalam mendapatkan bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum bagi Pemkab Agam. “Tentu kita berharap ini akan menjadikan Pemkab Agam bekerja lebih profesional ke depan,”ujarnya.
Namun ia tegaskan, apabila ada yang kedapatan melanggar aturan dalam menjalankan tugas, terutama mengelola keuangan tidak ada ampun bagi mereka. “Ini perlu jadi perhatian bagi seluruh jajaran Pemkab Agam. Maka bekerjalah sesuai aturan agar nanti tidak berurusan dengan hukum,”pintanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Burhan menyebutkan, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan terkait keperdataan dan tata usaha negara di Pemkab Agam.
Ia menjelaskan, pendampingan hukum tata usaha negara ini dilakukan apabila kebijakan kepala daerah digugat pihak lain atau ASN, yang dianggap akan merugikan diri mereka. “Tapi biasanya jarang ditemukan, semoga di Kabupaten Agam ini tidak terjadi,”sebutnya.
Sedangkan untuk perdata, pihaknya siap dampingi bagaimana setiap pekerjaan yang dilakukan Pemkab Agam sesuai aturan berlaku. “Intinya kerjasama ini untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan,”katanya.
Ia pesankan, jangan sampai berpindah ke kertas lain dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. “Kita di kejaksaan ada dua kertas, kuning dan merah. Apabila sebatas kertas kuning kita masih bisa berikan pendampingan hukum, jika sudah merah tidak dapat ditoleransi lagi,”tegasnya.
Berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2021 Tugas dan Wewenang bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yakni Penegakan Hukum merupakan Kegiatan Jaksa Pengacara Negara Untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di Bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Bantuan Hukum merupakan pemberian jasa hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di peradilan perdata serta arbitrase sebagai penggugat atau tergugat, serta pemberian jasa hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara.
Kejari menambahkan, Pertimbangan Hukum merupakan Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum di Bidang Perdata.
Pertimbangan hukum kejaksaan dapat memberikan Petimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan Instansi pemerintah lainnya.Disamping itu Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat, dan informasi.
“Mudah-mudahan, dengan adanya Kejaksaan Negeri Agam melaksanakan kegiatan Penandatanganan MOU atau Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Agam dengan Pemerintah kabupaten Agam terkait penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bisa memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dari segala aspek,”pungkasnya.
Di Kesempatan itu, juga dilakukan penandatangan MoU terkait pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah, yang dilakukan Kepala Bakeuda Agam, Hendri G dengan Kejari Agam. Penandatanganan MoU ini disaksikan Sekdakab Agam, Edi Busti, jajaran asisten, pimpinan OPD, camat dan lainnya. (pry)
