PADANG PANJANG, METRO–Kota Padang Panjang dijadikan pilot project bimbingan teknis (bimtek) aplikasi e-Bupot. Digelar sejak Selasa (11/10), bimtek e-Bupot sekaligus Sosialisasi UU No 7 Tahun 2021 itu, berakhir Kamis (13/10). Sebanyak 56 bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemko mengikuti kegiatan yang diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi itu, di Aula BPKD.
“Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mitra resmi DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti potong pajak dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dalam bentuk dokumen elektronik,” jelas Bayu Widianto, S.E, MH, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Prarama Bukittinggi.
Ia menyampaikan, sosialisasi dilaksanakan guna memberikan peningkatan kapasitas bendahara di Padang Panjang sebagai bendahara pemerintah yang bertugas memungut, menyetorkan dan melaporkan transaksi perpajakan instansi pemerintah.
“Sebagaimana diamanatkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kewajiban tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot guna meminimalisir kesalahan dalam pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara. Seperti kesalahan perhitungan dan pengkodean jenis pajak. Pada aplikasi tersebut bendahara akan dipandu secara elektronik dalam menyetor pajak,” terangnya
Sementara itu, Kepala BPKD, Dr. Winarno, M.E mengapresiasi KPP Pratama Bukittinggi karena sudah memberikan atensi kepada bendahara Pemko Padang Panjang.
Dikatakannya, kegiatan ini dilaksanakan agar bendahara dapat berkerja lebih optimal. Sehingga upaya Pemko dalam tata kelola pemerintahanan yang baik (good governance) dapat tercapai sekaligus semakin melengkapi Padang Panjang sebagai Smart City. “Kita sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Semoga setelah sosialisasi ini kinerja kita ke depan lebih optimal lagi,” sampainya. (rmd)
