JAKARTA, METRO–Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merancang aksi demo besar-besaran. Aksi demo Satpol PP berstatus honorer ini akan digelar di depan gedung DPR RI, dengan target menagih janji para wakil rakyat di Komisi II. Ketum Forum Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah mengungkapkan aksi demo besar-besaran ini tidak akan terjadi jika Komisi II DPR RI menepati janjinya. Mereka kesal lantaran merasa di-PHP (pemberi harapan palsu) para wakil rakyat. “Mana janji Komisi II mau membentuk pansus penyelesaian Satpol PP menjadi PNS?” kata Fadlun kepada JPNN.com, Kamis (13/10.
Dia menambahkan sudah cukup satu bulan mereka menunggu janji pimpinan Komisi II DPR saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada pertengahan September lalu. Nyatanya sampai hari ini, tidak ada tanda-tanda akan ada Pansus.
Fadlun mengungkapkan walaupun 90 ribu honorer Satpol PP tersebar di mana-mana, tetapi komunikasi mereka sangat intens. Mereka juga rajin mencari informasi terkait janji pembentukan Pansus ini.
“Kami dapat informasi belum ada gelagat pembentukan pansus penyelesaian Satpol PP menjadi PNS. Jadi, kesepakatan dalam RDPU bulan lalu cuma omdo alias omongan doang,” serunya. 90 Ribu Satpol PP Honorer Ingin jadi PNS, Harus!
Fadlun mengingatkan DPR RI, sebanyak 90 ribu honorer Satpol PP sudah di puncak batas kesabaran. Jika Pansus belum dibentuk bagaimana nasib mereka nanti, apalagi pemerintah sekarang banyak mengeluarkan surat yang bikin honorer degdegan.
Oleh karenanya, FKBPPPN tengah merancang aksi besar-besaran ke DPR. Bulan lalu hanya 250 orang dari beberapa provinsi dan kota/kabupetan di Indonesia hadir dalam RDPU. Nah, untuk demo nanti yang akan datang jauh lebih banyak lagi.
Fadlun memprediksikan ribuan sampai belasan ribu orang yang akan datang menagih janji Komisi II DPR RI membentuk pansus. “Visi misi kami hanya satu, angkat 90 ribu Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. PNS harga mati,” tegasnya.
Sebenarnya kata Fadlun, sebelum merancang aksi besar-besaran, pihaknya sudah mencoba menyurati semua anggota Komisi II DPR RI menanyakan realisasi pembentukan pansus. Ketua DPR RI Puan Maharani pun disurati untuk menanyakan hal sama. Sayangnya belum ada jawaban dari DPR RI.
Daripada menunggu lama-lama, lanjutnya, honorer Satpol PP akan bertamu ke DPR. Tidak masalah mereka harus utang sana-sini untuk ongkos ke Jakarta. “Ini demi status PNS, kami enggak mau PPPK, apalagi sampai outsourcing,” tegas Fadlun Abdilah. (esy/jpnn)
