Kesadaran Hukum yang Tinggi Dukung Iklim Investasi di Sumbar

Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengelar Rapat Paripurna Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-77 tahun 2022, di Gedung DPRD Sumbar, Sabtu (01/10).

Ketua DPRD Sumbar, Suar­­di dalam pidatonya me­­nyam­paikan, Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat kali ini dilaksanakan dengan penuh harapan dan kegembiraan di tengah sinyal berakhirnya pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari rangkaian kegiatan dan event peringatan Hari Jadi yang penuh semarak yang su­dah dimulai semenjak tanggal 19 September 2022 dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2022.

Dia juga mengucapan terima kasih, kepada Muhammad Jusuf Kalla dan Asvi Warman Adam yang hadir memberikan sambutan. Selanjutnya kepada Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat.

Gubernur dan Ketua DPRD provinsi tetangga, Mantan Ketua DPRD Sumbar, Mantan Sekretaris Daerah Sumbar, Pimpinan Instansi vertikal, Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Bupati/Walikota, Ketua DPRD se-Sumatera Barat, Ketua MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat juga ikut hadir.

Disampaikannya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 telah ditetapkan tanggal 1 Oktober 1945. Oleh sebab itu pada setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari jadi Sumatera Barat dengan menyelenggarakan sidang paripurna DPRD.

“Hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022 merupakan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77, dengan mengusung tema “ Bangkit Lebih Kuat Menuju Sumatera Barat yang Madani, Unggul Berkelanjutan,” ungka Supardi.

Kita berharap dengan semangat peringatan Hari Jadi Sumatera Barat,  dapat dijadikan momentum evaluasi dari berbagai sudut pandang guna meningkatkan produktifitas, karya, kinerja dan cara berkerja dalam pengabdian guna kemajuan dan kesejahteraan Sumatera Barat yang lebih baik lagi dimasa-masa mendatang,tambahnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan, pasca Pandemi COVID-19, di tahun ini pembangunan diSumatera Barat telah berangsur membaik dan bergerak ke arah yang kita harapkan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat yang tumbuh menjadi 5,08% pada Triwulan II Tahun 2022.

Untuk realisasi investasi PMA dan PMDN Sumatra Barat tahun 2021, mencapai Rp.5.161.­169.300.000,- (Lima triliun seratus enam puluh satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 66.949,- ribu USD dan Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 4.183.713.900.000,- (Empat triliun seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Untuk Tahun 2022, kita menetapkan target investasi masuk sebesar Rp.5,1 Triliun atau naik sekitar Rp.300 miliar dari target Tahun 2021. Realisasi sampai September ini masih di bawah 40%, namun kami tetap optimis target investasi yang telah ditetapkan bisa kita capai.

“Kita sudah mendapatkan beberapa sinyal dan minat investasi yang akan masuk ke Sumatera Barat dan saat ini tengah berproses, Semoga Allah SWT memudahkan upaya Kita semua sehingga investasi ini bisatercapai dan pergerakan ekonomi Sumatera Barat akan terus membaik.

lndeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 mencapai 72,65 poin dan ini masuk ke kategori tinggi. Dengan indeks gini ratio pada tahun 2021 sebesar 0,306 poin. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,52%. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 6,04%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 6,56%. Dengan penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 339.900 jiwa, jumlah ini akan terus kita upayakan untuk dikurangi secara cepat melalui berbagai program/kegiatan daerah bersama stakeholders Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak lainnya melalui kerjasama.

“Tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi dengan seluruh Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, juga menyampaikan atas nama Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan HUT Sumatera Barat ke-77. Semoga ke depan Sumbar lebih baik dan masya­rakatnya lebih sejahtera.

Disampaikannya, sesuai dengan tempa HUT Sumatra Barat ke-77  kalai ini, “ Bangkit Lebih Kuat Menuju Sumatera Barat yang Madani, Unggul Berkelanjutan, dia berharap  Sumber Daya Manusia Sumbar lebih berkualitas, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

“Ini merupakan visi Pemerintah Sumatera Barat dalam melanjutkan pembangunan Sumbar saat ini.Visi tersebut diturunkan menjadi tujuh misi mulai dari meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing,” ungkapnya.

Menurutnya, sumatera Ba­rat Madani, tentu dapat diartikan sebagai daerah yang menggambarkan memiliki ma­sya­rakat dengan peradaban yang maju serta moral yang tinggi. Apalagi Sumbar dikenal memiliki tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah.

Mewujudkan Sumatera Barat Madani, tentu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Ini, juga menjadi modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Sebab,  daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Investor tentu akan memilih daerah yang memiliki data sadar hukum yang bagus untuk berinvestasi.

Namun, jika masih banyak ditemukan peristiwa perampokan, pemalakan, perkelaihan antar pemuda, antar pelajar, konflik antar kampung, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan , pencabulan, pengedar narkoba dan krimil lainnya, tanpa disadari bisa mempengaruhi perecepatan pembangunan sutu daerah dan berimbas pada upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masya­rakat.Apalagi, bila ada pelaku penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh baik buat masyarakat, justru melakukan tindakan pelanggaran hukum.

“Hukum terlahir untuk mengendalikan masyarakat dan melakukan pengendalian terhadap kejahatan dan potensi di dalamnya. Sebenarnya, berbagai produk hukum begitu banyak telah mengatur perilaku sosial dan individu dalam kehidupan sehari-hari maupun pada wilayah pemerintahan. Akan tetapi, jika sebatas pengetahuan tanpa kesadaran, tentu kepatuhan hukum hanyalah menjadi angan-angan,” ungkapnya.

Upaya memilihara Kamtibmas, serta mendukung ketertiban masyarakat,  perlu pendekatan kearifan budaya lokal yang ada dengan bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) organisasi-organisasi masyarakat serta organisasi lainnya.

“Menciptakan keamanan dan ketertiban di Sumbar dengan bersinergi menjadi  salah satu upaya mewujudkan pembangunan yang lancar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, juga dapat mencegah menghindari terjadinya potensi konflik,” jelas Sawal.

Menurutnya, terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, kepatuhan hukum dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi sangat mendukung iklim inves­tasi.Suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi akan dilirik para investor. Mereka lebih memilih daerah yang memiliki data sadar hukum yang bagus untuk berinvestasi.

 Sebaliknya, kalau sadar hukum masyarakat sangat minim, pelanggaran hukum kerap terjadi, kriminalitas, pemalakan terhadap pendatang dan sebagainya akan menghalangi datangnya investor asing untuk berinvestasi. Wisatawan juga akan takut berkunjung.

Seperti diketahui, pada tahun 2021 lalu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Kapolda Sumbar yang saat itu dijabat oleh Irjen Pol Toni Harmanto telah menandatangani keputusan bersama tentang Sinergitas Mewujudkan Nagari Tageh Bidang Hukum dan Pelatihan Nagari Tageh Bidang Hukum di Mapolda Sumatera Barat, Senin, (2/8/2021).

Dibentuk Nagari Sadar Hukum , upaya meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat dan aparat desa/nagari menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan prilaku sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hokum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku, Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Gubernur sumbar Mahyeldi sangat mendukung penuh program Nagari Tageh di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar. Bahkan dia menyebutkan Nagari merupakan tempat untuk menempa tokoh-tokoh Minang sebelum berangkat ke perantauan.

Kemampuan untuk bermusyawarah, mengeluarkan pendapat, berdiskusi bahkan hingga adu argumentasi dipelajari di tingkat Nagari. Program yang diinisiasi oleh Polda Sumbar ini akan memberikan ilmu dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat di Nagari tentang bidang hukum.

Program itu akan bisa memberikan penguatan di tingkat Nagari sehingga bisa pula peningkatan kesadaran hukum yang tidak hanya bagi perangkat Nagari saja, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Program Nagari Tageh merupakan lanjutan dari program Presiden Joko Widodo yakni Kampung Tangguh Nusantara. Melalui program ini diharapkan Nagari atau kampung tidak hanya tangguh di bidang sosial ekonomi kesehatan dan pendidikan saja, tetapi juga tangguh di bidang hukum.

Program ini juga lebih me­nge­depankan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hukum. Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Melalui konsep Nagari Tageh di bidang hukum maka persoalan hukum bisa diselesaikan terlebih dahulu oleh perangkat yang ada di Nagari sehingga bisa menjadi filter untuk laporan hukum sebelum masuk ke Kepolisian.

Menata kehidupan ma­sya­rakat yang aman, tertib, taat hukum,­ dan harmonis merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masya­rakat agar ketertiban, kedamaian, ke­tenteraman, dan keadilan dapat­ diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

  Ketua Komisi I DPRD sumbar, Sawal, juga menyampaikan harapannya kepedulian setiap orang untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban ma­sya­rakat atau kamtibmas agar su­matra Barat selalu kondusif.

“Menjaga keamanan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat karena dengan jumlah personel yang terbatas tentu kemampuan aparat juga terbatas. Kita sebagai masyarakat juga harus peduli untuk membantu aparat, setidaknya menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing,” katanya.

Dia mengaku bersyukur karena hingga saat ini situasi kamtibmas di Sumbar selalu terjaga. Tentu ini berkat sinergitas yang baik antara semua pihak, khususnya aparat keamanan dengan masyarakat.

Meski begitu, kewaspadaan harus terus dilakukan karena gangguan keamanan itu bisa muncul kapan dan di mana saja. Kewaspadaan bersama diharapkan dapat menekan peluang terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Sumbar  sebagai daerah terbuka yang mudah diakses melalui jalur darat, sungai, laut dan udara, dinilai memiliki tingkat kerawanan gangguan lebih tinggi. “Masyarakat tidak hanya harus mewaspadai ancaman yang mungkin datang dari luar, tetapi juga potensi gangguan yang mungkin muncul di daerah sendirim,” terangnya.

Dia  sangat mendukung upaya deteksi dini dikedepankan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling dinilai menjadi cara yang baik untuk dilakukan agar masya­rakat bisa menjaga keamanan wilayah masing-masing.

Kekompakan masyarakat juga akan semakin erat dengan adanya silaturahmi dan sering bertemu. Dampak positifnya yaitu bisa dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

“Kita jaga keamanan ling­kungan kita masing-masing sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang hendak mela­kukan kejahatan. Ini juga akan membuat sistem keamanan daerah kita semakin kuat,” pungkasnya.

Dia menyampaikan apresiasinya kepada aparat ke­amanan dan seluruh masya­rakat yang hingga kini dapat menjaga situasi daerah tetap kondusif. Kebersamaan, kekompakan dan toleransi yang tinggi harus terus ditingkatkan agar Sumbar selalu aman dan damai.(*)