JAKARTA, METRO–Usai menghadiri acara di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/9), ketika berpapasan dengan deretan tempat duduk Kepala Daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo sempat menyapa dan bercanda dengan Wali Kota Padang Hendri Septa.
“Apa kabanyo Padang? Apa ada rendang Padang?” gurau Presiden Jokowi kepada Hendri Septa.
“Siap, Pak Presiden, enak dan enak sekali,” reflek Wako Hendri Septa menimpali candaan Presiden Jokowi. Lalu keduanya saling tertawa ringan.
Setelah itu, Presiden berlalu meninggalkan kegiatan di JCC yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, para kepala daerah se-Indonesia dan undangan lainnya.
Diketahui kehadiran Wako Hendri Septa di JCC adalah dalam rangka mendengarkan pengarahan Presiden RI mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Arahan dari Bapak Presiden hari ini tentunya sangat penting bagi kita sebagai dasar dan pertimbangan perumusan kebijakan selanjutnya di daerah, terutama mengenai pengendalian inflasi,” tutur Wako Hendri.
“Sebab masyarakat kita baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan sekarang harus berhadapan dengan inflasi yang membuat harga berbagai kebutuhan pokok melonjak. Semoga keadaan ini dapat segera teratasi, sehingga masyarakat kita bisa kembali memiliki daya beli,” pungkas Wako.
Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.
Demikian disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9).
“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE [Surat Edaran] Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Presiden telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.
“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid-19. Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.
“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tandasnya. (rel)
