BY PASS, METRO–Hari ini, Jumat (30/9) tepat sudah 13 tahun gempa yang meluluhlantakkan Kota Padang. Setelah 13 tahun, warga diminta untuk tetap waspada dan memperkuat mitigasi sehingga jika bencana datang maka korban dapat diiminimalisir.
Kepala Pelaksa BPBD Kota Padang, Endrizal peringatan gempa 30 September, dilakukan dengan upacara kesiapsiagaan pada pukul 10.00 WIB di kawasan Pantai Padang. Kemudian, sosialisasi mitigasi bencana pada sekolah-sekolah, penyerahan piagam tsunami ready untuk beberapa kelurahan dan peringatan detik detik gempa 7,8 Magnitudo yanng menyebabkan Kota Padang porak poranda.
“Dengan dikenangnya 13 tahun Gempa 30 September ini, warga Padang tak lengah dalam menghadapi bencana yang akan terjadi,” ujar Endrizal, Kamis (29/9).
Ia mengatakan, untuk pembenahan sarana dan prasarana dalam menghadapi gempa disertai tsunami, BPBD terus laksanakan. Ini agar korban dapat diminimalisir dan warga tak panik.
Edukasi pada warga tentang mitigasi bencana juga terus dilaksanakan pada masing-masing kelurahan. Begitu juga di sekolah-sekolah.
Menurutnya, infrastruktur seperti shelter sudah ada di kawasan Tabing, Ulak Karang dan beberapa bangunan besar lainnya.
“Untuk sirine yang aktif ada 40 unit dan lokasi tersebar di Kota Padang. Jika gempa berpotensi tsunami, sirine langsung aktif,” ucap mantan Kadis Pasar ini.
Selain itu, jalur evakuasi pada daerah rawan telah dipasang. Hal ini demi memudahkan warga melakukan penyelamatan diri. “Masyarakat harus cerdas dalam menghadapi bencana dan saling koordinasi antar sesama,” paparnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastilizal Aye meminta kepada Pemko Padang terus lakukan pembenahan pada sarana dan prasarana yang masih kurang serta edukasi warga.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, Pemko juga perlu melakukan penguatan mitigasi kebencanaan. Hal itu adalah sebagai kesiapan apabila bencana alam terjadi sewaktu-waktu maka bisa diantisipasi secara dini serta meminimalisasi jumlah korban.
Kemudian, Pemko harus lebih siap dalam menghadapi kemungkinannya bencana alam dengan menyiapkan personel, sarana dan prasarana serta pemetaan bencana.
“Daerah kita ini termasuk wilayah yang rawan bencana. Saat bencana datang maka apa yang perlu dilakukan. Lalu, tindakan apa supaya masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah,” ulas Aye, Jumat (29/9).
Menurutnya, mulai dari perencanaan hingga alokasi anggaran perlu dilakukan dengan matang, mengingat upaya melakukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sangat memerlukan dukungan rencana aksi serta anggaran.
Sementara, sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, juga harus menjadi urusan pemerintah melalui instansi terkait. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait lainnya.
“Kita berharap, urusan mitigasi bencana harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus peduli dengan lingkungannya,” pungkasnya. (ade)
