PDG.PARIAMAN, METRO–Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat keamanan data pengguna layanan kesehatan digital agar tidak bisa dibobol oleh peretas. ”Pandemi COVID-19 banyak memunculkan permasalahan kesehatan, oleh karena itu Kemenkes RI membuat layanan kesehatan berbasis digital agar masyarakat dapat terlayani dengan baik,” kata Ade Rezki Pratama usai Sosialisasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan ‘Pemanfaatan Layanan Susrate dan Telemedicine bagi Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Senin (19/9).
Namun karena sifatnya digital maka akan ada peretas yang mencoba mengakses pusat data Kemenkes secara ilegal untuk kepentingan pribadi atau untuk kelompok tertentu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ”Permasalahan ini (peretas) harus diberantas sampai tuntas agar tidak ada lagi data rakyat Indonesia digunakan secara ilegal,” katanya.
Hal tersebut, lanjutnya karena saat ini sebuah negara kuat tidak saja dilihat dari devisanya namun juga dari bagaimana negara tersebut bisa mempertahankan negaranya dari serangan peretas.
Dikatakan, layanan kesehatan berbasis digital dari Kemenkes yaitu elektronik health yang merupakan layanan yang tidak saja terkait administrasi namun juga tata cara administrasi secara komputerisasi dan digitalisasi. Terkait dengan Susrate, lanjutnya yaitu layanan yang diberikan Kemenkes agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berjenjang dapat diakses secara mudah.
Sedangkan Telemedicine, kata dia yaitu layanan pemeriksaan kesehatan secara jarak jauh untuk penyakit ringan yang inovasi ini juga muncul karena banyak masyarakat yang takut datang ke rumah sakit dan dokter pun takut melayani pasien karena adanya pandemi COVID-19.
Namun dalam perjalanannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui layanan kesehatan tersebut serta tidak mengetahui cara penggunaannya sehingga harus dilakukan sosialisasi.
Selain itu, permasalahan yang dihadapi lainnya yaitu terkait masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum terjangkau sinyal internet. ”Karena itu kami memberikan sosialisasi agar layanan ini dapat diketahui masyarakat serta mendorong pemerintah menyelesaikan 12.500 blank spot di Indonesia,” tambahnya.(efa)
