JAKARTA, METRO–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris meminta pemerintah tegas menolak usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 VA yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu dihapus lalu dialihkan secara bertahap ke 900 VA. Senator dari Jakarta itu mengatakan usulan ini makin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Fahira, walaupun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyatakan usulan Banggar DPR ini kurang tepat, publik perlu kepastian bahwa pemerintah menolak dengan tegas. “Saya minta pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk ke depannya,” kata Fahira di Jakarta, Sabtu (17/9).
Fahira mengungkapkan pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, dalam mengeluarkan pendapat atau usulan apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, usulan tentang daya listrik 450 VA dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan 900 VA karena terjadi oversupply listrik PLN, bukan hanya menimbulkan keresahan baru di benak rakyat setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.
Namun, lanjut dia, dari sisi apa pun itu merupakan kebijakan yang tidak tepat untuk saat ini dan untuk ke depannya. “Rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Di mana sensitivitas sehingga muncul usulan seperti ini,” katanya.
Menurutnya, persoalan oversupply listrik PLN karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah dan jangan dilimpahkan ke rakyat. “Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan oversupply listrik ini. Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” ungkap Fahira.
Dia menilai tidak bijak jika setiap ada program pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya, kebijakan menaikkan harga BBM karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran, salah satunya dikarenakan pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” katanya.
Fahira mengatakan golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran. “Sekali lagi saya meminta pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk ke depannya,” pungkas Fahira Idris. (boy/jpnn)
